ADVERTORIAL

NTB Dukung Pencapaian Pengurangan Emisi Melalui Hutan Tanaman Energi

Mataram (NTB Satu) – Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bappeda Provinsi NTB, Setyo Budi Waluyo beserta tim melakukan kunjungan lapangan ke PLN UPK Tambora Desa Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat, dan BKPH Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dalam rangka meninjau kawasan yang akan dijadikan sebagai Demonstration Plot (Demplot) hutan tanaman energi, pada 4 April hingga 6 April 2023.

Budi menyampaikan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berkomitmen untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang juga merupakan prioritas nasional. Salah satunya dengan pengembangan bio energi berbasis hutan energi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Program pengembangan bio energi berbasis hutan energi merupakan upaya pencadangan kawasan hutan produksi.

“Sebagian besar produksi energi saat ini menggunakan batu bara dan sumber daya alam berupa karbon. Fenomena ini dianggap menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global,” ucapnya.

Baca Juga:

Penggunaan EBT dianggap menjadi solusi dalam mencegah efek terburuk dari kenaikan suhu. Juga untuk mendukung komitmen Indonesia dalam pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 29 persen di bawah Business as Usual (BAU) pada 2030, dan sampai dengan 41 persen dengan bantuan internasional.

IKLAN

Pada pelaksanaannya, program hutan tanaman energi sudah berjalan di Provinsi NTB, salah satunya di PLN UPK Tambora. PLN UPK Tambora saat ini sudah melakukan kerja sama dalam pemenuhan bahan baku co-firing dengan beberapa perusahaan penyedia kayu, antara lain PT Karya Mandiri Samawa dan PT Syahroni Rizki Mandiri. Sedangkan pada pemenuhan bahan bakar co-firing, PLN UPK Tambora disuplai oleh PT Energi Primeri Indo.

Wilayah yang direncakan menjadi kawasan hutan tanaman energi adalah lokasi perhutanan sosial di wilayah BKPH Tambora yang memiliki potensi yang cukup besar sebagai penyuplai bahan baku co-firing. Kondisi eksisting pada wilayah BKPH Tambora adalah wilyah HKM di Dusun Kesi seluas 2300 hektare dan HKM di Kilo-Manggelewa sekitar 200 hektare.

Dari hasil monitoring lapangan, Budi dan tim memberikan beberapa catatan penting dan harus diperhatikan lebih lanjut, seperti dibutuhkan komoditas dengan tipe fast growing tree species yang jelas, dengan harapan panen dapat dilakukan pada waktu yang tepat serta hasil yang didapatkan maksimal. Kemudian komitmen dan regulasi yang jelas dalam pelaksanaan kerja sama sebagai landasan hukum dan operasional dalam pelaksanaannya.

Kemudian dibutuhkan kesepakatan harga dan kondisi pasar yang jelas dalam pembelian dan penyuplaian bahan baku untuk co-firing. Serta perlunya memperhatikan kondisi geografis dan sosial budaya dalam pemilihan demplot bahan baku. (MKR/*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button