Mataram (NTBSatu) – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 72,37 dibanding tahun 2022, yakni 71,65.
Pertumbuhan IPM Provinsi NTB di tahun 2023 mencapai 1 persen. Nilai pertumbuhan tersebut di atas rata-rata pertumbuhan IPM Nasional, yakni, 0,72 persen.
Nilai pertumbuhan IPM NTB menempati peringkat ketujuh secara nasional dan
sudah melampaui target yang dicanangkan oleh Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023, Sitti Rohmi Djalillah, yakni menginginkan IPM NTB melampaui target nasional pada 2024 mendatang.
Namun target tersebut justru diraih lebih awal, yakni pada tahun 2023.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan, pertumbuhan IPM ini dipengaruhi beberapa indikator utama, termasuk kesehatan.
Salah satu kontribusi dari bidang kesehatan terhadap IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH) di NTB yang saat ini meningkat menjadi 72 tahun.
UHH dipengaruhi juga oleh salah satu indikator, yakni Angka Kematian Bayi (AKB) di NTB, dengan data terakhir berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 2020 sebesar 24,64 persen per 1.000 kelahiran hidup.
“Angka ini mengalami penurunan dibandingkan SP tahun 2010 sebesar 48 persen per 1.000 kelahiran hidup,” kata Fikri kepada NTBSatu, Senin, 27 November 2023.
Fikri juga menyampaikan, keberadaan posyandu keluarga telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM NTB dari sisi kesehatan.
Karena itu, Pemprov NTB terus mengupayakan penurunan AKB melalui peran posyandu keluarga yang akan berdampak bagi IPM NTB.
“Posyandu keluarga ini sebagai central of education, pendeteksi dini kesehatan dan gizi keluarga, serta melayani seluruh anggota keluarga (berdasarkan siklus hidup dari bayi hingga Lansia),” jelasnya.
Keberadaan posyandu keluarga, lanjut Fikri, menjadi kesempatan besar untuk terus meningkatkan IPM.
Salah satunya mengoptimalkan posyandu keluarga sebagai center of education bagi masyarakat, sehingga diperoleh AKI dan AKB yang dapat terus menurun dari tahun ke tahun.
“Sinergi dan kolaborasi semua lini sangat dibutuhkan sehingga capaian IPM ke depannya dapat terus berkembang,” terangnya.
Adapun jumlah posyandu keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTB sebanyak 7.716 posyandu.
Keberadaan ribuan posyandu keluarga tersebut akan terus dilakukan pengawasan dengan kerja sama berbagai pihak.
Pengawasan tersebut di antaranya melakukan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan lomba posyandu, lomba kader, peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, dan pembinaan lintas
elektoral.
Selain itu, monitoring posyandu aktif minimal 80 persen, monitoring by aplikasi; Microsite Promkes dan SIP, dan berbagai kegiatan penunjang pelaksanaan posyandu keluarga secara optimal. (MYM)
