Mataram (NTBSatu) – Partai Golkar dan PAN menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Dikbud NTB. Tujuannya, mengungkap faktor teknis dan pihak pihak yang terlibat dalam rangkaian dugaan skandal pemicu proyek sekolah bermasalah.
Golkar sebelumnya menemukan salah satu proyek fisik bermasalah di SMAN 1 Jonggat Lombok Tengah. Berdasarkan kontrak yang bersumber dari dana DAK 2023, kepala sekolah hanya teken dokumen tanpa terlibat pengawasan teknis. Padahal statusnya swakelola. Sementara pembangunan fisik lima ruang kelas baru, tanpa keramik, instalasi listrik, plafon dan tangga.
Sementara temuan PAN, proyek bermasalah di SMA Ambalawi, SMA Bolo dan SMA 1 di Kota Bima. Seperti di SMA 1 Bolo, sampai saat ini hanya berdiri tiang cor.
Menurut politisi Golkar, Hamdan Kasim, Pansus DAK sangat mendesak dibentuk untuk mendapatkan informasi utuh terkait pelaksanaan proyek sekolah.
Baca Juga: https://ntbsatu.com/2024/12/26/lipsus-dag-dig-dug-proyek-dak-dikbud.html#google_vignette
Hamdan juga mengamati pemberitaan yang mengulas sekelumit dugaan skandal yang melibatkan level PPK, rekanan, sampai pejabat penting yang orkestrasi DAK Tahun 2024. Berdasarkan laporan monev, enam sekolah ditemukan masih bermasalah.
Tapi tidak menutup kemungkinan, DAK tahun ini adalah rentetan masalah dari DAK 2022 dan 2023 sebelumnya.
“Saya mendorong dibentuknya Pansus, untuk mengevaluasi seluruh kegiatan bersumber dari DAK ini. Kita lakukan investigasi untuk mendapatkan informasi yang utuh,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTB ini.
Ia awalnya mendorong Komisi terkait di DPRD dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Dikbud NTB. Tapi diperlukan langkah lebih serius. “Makanya, saya mendorong agar dibentuk saja Pansus,” desak Ketua Komisi IV ini.
Desakan Pansus juga datang dari duta PAN, Muhammad Aminurlah. Anggota DPRD Dapil VI ini juga menemukan sengkarut di lapangan. “Di SMAN 2 Bolo misalnya, sampai hari ini yang masih berdiri berupa tiangnya saja,” sesal Aminurlah.
Senada dengan Hamdan Kasim, agenda Pansus menurutnya bersifat mendesak untuk mengungkap indikasi permainan anggaran berdampak buruk pada kualitas proyek. Ia menyaksikan sendiri, buruknya tata kelola DAK berdampak terancam mangkraknya proyek SMA.
“Bagaimana kita bicara kualitas pendidikan, sementara kualitas proyeknya saja seburuk itu,” tegasnya.
Maman – sapaannya – tidak mau dianggap sekedar gertak sambal. Upaya konkret yang dilakukannya, akan menggalang dukungan dari anggota dewan lainnya. Saat ini ia sudah mengindentifikasi para politis yang siap mendukung upayanya. “Cukup tanda tangan persetujuan tujuh anggota dewan, lalu kami ajukan ke pimpinan, untuk kemudian disahkan di parpurna,” jelas Aminurlah.
Jika proses penggalangan ini berjalan lancar, maka Pansus memungkinkan dibahas dalam paripurna Januari 2025.
Catatan Kasus DAK
Kasus DAK Dikbud NTB ramai jadi perbincangan setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kabid SMK, Ahmad Muslim. Dari tangan tersangka, Polisi menyita uang Rp50 juta sebagai barang bukti OTT. Uang rekanan pelaksana proyek SMKN 3 Mataram.
Jauh sebelum OTT, DAK sudah jadi polemik dan pemberitaan media massa. Betapa tidak, sejumlah kontraktor mengamuk karena kehilangan proyek detik detik terakhir jelang teken kontrak. Padahal mereka sudah menyetor 10 sampai 12 persen untuk uang pelicin.
Dampaknya, sejumlah proyek belum tuntas hingga jelang akhir Desember 2024. Padahal kontrak berakhir 31 Desember.
Sementara total anggaran DAK, Rincian alokasi DAK untuk SMA dan SMK di NTB dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2022 SMA Rp92,24 miliar, SMK Rp98,94 miliar. Tahun 2023, SMA Rp79,85 miliar, SMK Rp92,96 miliar. Tahun 2024, SMA Rp76,85 miliar, SMK Rp99,61 miliar. (*)
