Mataram (NTBSatu) – Gibran Rakabuming Raka, menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Indonesia kepada Ketua MPR pada Kamis, 12 September 2026. Pertemuan itu menyusul dinamika hukum terkait keputusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung.
Sebelumnya, niat pengunduran diri sudah Gibran sampaikan pada Presiden Prabowo Subianti sehari sebelumnya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan kabar tersebut.
“Pertemuan berlangsung kurang-lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” katanya pada Rabu, 11 November 2026.
Pemerintah memastikan Presiden Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri tersebut. Ia justru memberikan masukan strategis terhadap langkah politik wakil presiden.
Landasan Konstitusi dan Kejelasan Istilah
Dosen hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Qurrata Ayuni, menjelaskan UUD 1945 tidak mengenal istilah mundur secara spesifik. Namun, wakil presiden tetap dapat mengajukan permohonan pengunduran diri resmi kepada presiden.
“Di konstitusi Indonesia, UUD 1945 memang tidak dikenal istilah ‘mundur’, maka permohonan mundur Gibran ini sebagai bentuk permohonan ke presiden. Nanti presiden akan menyetujui apakah akan diberhentikan atau tidak,” ujarnya, mengutip Detik.com pada Kamis, 12 November 2026.
Qurrata menambahkan persetujuan presiden secara otomatis mengaktifkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut secara khusus mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Presiden pun harus segera menyiapkan dua nama calon pengganti setelah menyetujui pemberhentian tersebut. Selain itu, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan proses ini tidak memerlukan mekanisme pemakzulan.
Jalur pemakzulan hanya berlaku apabila DPR menemukan pelanggaran berat atau hilangnya syarat jabatan. Proses pemakzulan juga membutuhkan usulan DPR, putusan Mahkamah Konstitusi, serta ketetapan MPR.
“Untuk pengunduran diri (berhenti atas kehendak sendiri), dasarnya ada di UUD 1945 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka digantikan oleh Wakil Presiden. Kata ‘berhenti’ di sini mencakup pengunduran diri,” kata Titi.
Menurutnya, proses pengunduran diri ini bersifat administratif-konstitusional melalui penciptaan kekosongan jabatan. Gibran cukup menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada presiden atau MPR.
Setelah itu, lembaga legislatif langsung menjalankan prosedur pemilihan pengganti sesuai amanat konstitusi.
Tahapan dan Mekanisme Penggantian Wapres
Ketentuan pengisian jabatan kosong ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3. Pasal 46 hingga Pasal 49 mengatur tata cara pemilihan wakil presiden baru oleh MPR secara terperinci.
- Batas Waktu Sidang: MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
- Usulan Calon: Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR maksimal 14 hari sebelum sidang.
- Pernyataan Kesiapan: Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan secara resmi dalam sidang paripurna MPR sebelum pemungutan suara berlangsung.
- Mekanisme Pemilihan: MPR memilih satu calon melalui pemungutan suara terbanyak. Jika perolehan suara sama banyak, MPR menggelar pemilihan ulang satu kali lagi. Presiden berwenang memilih langsung satu calon apabila hasil pemilihan ulang tetap imbang.
- Penetapan dan Pelantikan: MPR menetapkan calon peraih suara terbanyak melalui ketetapan resmi. Wakil presiden terpilih kemudian mengucapkan sumpah jabatan dalam pelantikan resmi MPR. (*)
