Nasional

AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran

Jakarta (NTBSatu) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menegaskan partainya tidak akan menyerahkan nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai presiden.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama. Kami menyerahkan proses ini kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, mengutip akun Facebook pribadinya, Jumat, 13 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, AHY mengajak masyarakat untuk menjaga kondisi agar tetap tenang.

Selain itu, memberi ruang proses konstitusional untuk berjalan. Pada saat yang sama pemerintah harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut.

“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan,  Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh menentukan dua calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebelum mengambil keputusan, Prabowo berpeluang berkonsultasi dengan sekitar 10 partai politik koalisi pendukungnya.

Konsultasi dengan partai koalisi merupakan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh Presiden Prabowo. Namun, keputusan akhir mengenai dua nama calon wakil presiden tetap menjadi kewenangan kepala negara.

“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 Novembee 2026.

Yusril menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki keleluasaan untuk menentukan penjaringan calon wakil presiden. Termasuk memilih pihak yang akan dimintai pertimbangan sebelum dua nama disampaikan kepada MPR.

“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” ujarnya.

Artikel Terkait