PemerintahanSumbawa

Pemkab Sumbawa Fokus Tangani 10 Kasus ODGJ yang Dipasung

Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa masih menangani 10 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami pemasungan. Sebelumnya, petugas mencatat 12 kasus. Namun, pemerintah berhasil membantu dua orang keluar dari pemasungan.

“Waktu kami turun, jumlah kasus pemasungan mencapai 12. Alhamdulillah, sekarang dua orang sudah lepas, sehingga tersisa 10 kasus,” kata Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Sumbawa, dr. Abadi Abdullah, Senin, 12 Oktober 2026.

Abadi menjelaskan, pemerintah memprioritaskan penanganan ODGJ yang mengalami pemasungan. Menurutnya, Kabupaten Sumbawa masih mencatat angka pemasungan yang tinggi dibandingkan kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat.

Selain menangani kasus pemasungan, pemerintah menyiapkan rumah singgah di wilayah Buer untuk mendukung pemulihan ODGJ. Fasilitas ini akan membantu pasien menjalani pengobatan secara berkelanjutan hingga mereka mampu mengonsumsi obat secara mandiri.

Abadi mengatakan, pemerintah masih mempersiapkan rumah singgah tersebut. Pemerintah memilih lokasi di Buer karena tempat itu memiliki halaman luas untuk aktivitas olahraga dan fasilitas ibadah. Kedua fasilitas tersebut mendukung pemulihan fisik dan rohani pasien.

“Tujuan utama rumah singgah ini untuk menjamin keberlangsungan pengobatan. Kami akan mendampingi pasien sampai mereka mandiri dan mampu minum obat sendiri tanpa pengawasan pihak lain. Setelah itu, baru kami pulangkan,” jelasnya.

Melalui rumah singgah ini, pemerintah ingin memastikan pasien menjalani pengobatan secara teratur. Pendampingan juga membantu pasien melanjutkan pengobatan setelah kembali ke lingkungan keluarga.

Siapkan Program Pertolongan Pertama

Abadi juga menyoroti persoalan psikososial, termasuk masalah asmara, sebagai salah satu faktor yang dapat memicu gangguan kesehatan jiwa. Selain itu, persoalan keluarga, seperti pasangan yang meninggalkan keluarga lalu menikah lagi, turut menjadi perhatian pemerintah.

Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah mulai menyiapkan program pertolongan pertama pada luka psikologis bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Melalui program ini, pemerintah akan melatih teman sebaya agar mampu mengenali masalah psikologis dan membantu temannya mencari pertolongan. Pelajar yang mengikuti pelatihan akan berperan sebagai first aider atau penolong pertama. Mereka akan memberikan dukungan awal kepada teman yang menghadapi persoalan.

Abadi menjelaskan, pendekatan teman sebaya dapat membuka ruang bagi pelajar untuk menceritakan masalah mereka. Selanjutnya, teman yang mengikuti pelatihan akan membantu mengarahkan mereka untuk mencari pendampingan atau penanganan yang sesuai.

Program ini juga mendukung upaya perlindungan anak dan perempuan di lingkungan sekolah. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat membantu pelajar mengenali persoalan psikologis sejak dini dan mencari bantuan sebelum masalah berkembang lebih jauh. (*)

Artikel Terkait