Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya menekan angka kemiskinan. Pemerintah tidak cukup hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga perlu mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Hal tersebut Bupati Jarot sampaikan dalam Workshop Penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Aula H. Madilaoe, Lantai III, Kabupaten Sumbawa.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait perlu menyelaraskan program agar anggaran tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Penanggulangan kemiskinan harus kita lakukan secara terpadu. Anggaran pemerintah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau hanya berfokus pada satu dinas. Program Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait harus berkolaborasi serta bersinergi agar upaya penurunan angka kemiskinan berjalan lebih efektif,” ujarnya, Jumat, 16 Oktober 2026.
Dorong Masyarakat Lebih Mandiri
Bupati Jarot menilai program pemberdayaan perlu memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu melibatkan warga sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program agar mereka memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan mengelola hasilnya secara mandiri.
“Prinsip pemberdayaan harus menjadi dasar dalam menjalankan program sosial dan ekonomi. Bantuan yang kita berikan mungkin kecil, tetapi manfaatnya harus bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, kita perlu mendorong partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab dan mampu mengelola hasil program secara mandiri,” tegasnya.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pemberdayaan, bukan sekadar penerima bantuan. Dengan keterlibatan aktif warga, program sosial ekonomi diharapkan dapat membuka peluang usaha sekaligus memperkuat kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Target Penurunan Kemiskinan Perlu Program Terarah
Selain mendorong kemandirian masyarakat, Bupati Jarot menekankan perlunya program yang terarah dan terintegrasi untuk menurunkan angka kemiskinan. Ia mencontohkan, pemerintah membutuhkan berbagai upaya yang saling mendukung jika ingin menurunkan angka kemiskinan dari 12 persen menjadi 11 persen.
Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tetap berperan dalam membantu masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu memastikan kedua program tersebut mampu mendorong keluarga penerima manfaat keluar dari kemiskinan.
“Kalau kita ingin menurunkan angka kemiskinan, misalnya dari 12 persen menjadi 11 persen, kita membutuhkan banyak program yang terarah dan terintegrasi. Selama ini, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako terus berjalan, tetapi kita juga harus memastikan bantuan tersebut mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan. Jadi, kita tidak boleh hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga harus membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Melalui workshop tersebut, Pemkab Sumbawa mendorong penguatan sinergi lintas sektor agar program sosial ekonomi berjalan lebih efektif. Pemerintah juga perlu mengarahkan pemberdayaan pada peningkatan kapasitas masyarakat sehingga upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi turut membangun kemandirian ekonomi warga. (*)
