Sumbawa Besar (NTBSatu) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa, mulai melakukan verifikasi dan validasi (verval) ulang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DT-SEN).
Tujuannya, untuk memastikan bantuan iuran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) benar-benar masyarakat yang layak menerimanya.
Langkah tersebut, menyusul masih terdapat potensi ketidaktepatan data penerima bantuan sosial. Termasuk adanya warga yang mampu, namun tercatat dalam kelompok penerima bantuan pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Drs. Iwan Sofian mengatakan, proses verifikasi fokus pada masyarakat kategori desil satu hingga empat yang menjadi prioritas penerima bantuan sosial dan jaminan kesehatan.
“Kita akan melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat dalam DT-SEN,” kata Iwan, Selasa 19 Mei 2026.
Menurut Iwan, selama ini masih terdapat kemungkinan masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan justru masuk dalam kelompok desil rendah. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan bantuan malah berada pada kelompok desil lebih tinggi sehingga tidak terakomodasi.
“Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya tidak layak berada di desil satu sampai empat tetapi masuk di sana,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi sebaliknya juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, masih ada warga kurang mampu yang belum tercatat sebagai penerima bantuan.
“Bisa juga ada yang layak menerima bantuan namun justru berada di desil enam hingga delapan,” tambahnya.
Ia menargetkan, proses verifikasi faktual tersebut rampung sebelum Juni 2026 atau masih dalam triwulan kedua tahun ini. Pemerintah daerah berharap, pembaruan data bisa segera selesai agar program bantuan sosial berjalan lebih tepat sasaran.
Menurut Iwan, verifikasi dan validasi DT-SEN menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas data sosial masyarakat. Khususnya, yang berkaitan dengan program perlindungan sosial dan jaminan kesehatan.
“Karena itu kita coba melakukan verifikasi faktual ini agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” ujarnya.
Arahan Bupati Sumbawa
Ia menjelaskan, kegiatan verval berdasarkan arahan langsung Bupati Sumbawa agar seluruh program bantuan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Dinas Sosial akan melibatkan pemerintah desa dan pihak terkait, guna memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat diverifikasi langsung di lapangan secara objektif. “Agar proses pendataan lebih akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat,” jelasnya.
Melalui pembaruan data tersebut, pemerintah daerah berharap, tidak ada lagi masyarakat mampu yang menikmati bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI, sementara warga kurang mampu justru terabaikan.
Selain untuk kepentingan BPJS Kesehatan PBI, hasil verifikasi dan validasi DT-SEN nantinya juga akan menjadi dasar penyusunan berbagai program bantuan sosial lainnya di Kabupaten Sumbawa. (Marwah)
