Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menyiapkan anggaran hibah Rp14,3 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 157 desa.
Namun, panitia masih menunggu pencairan dana karena Pemkab Lombok Timur belum menerima persetujuan akhir dari Gubernur NTB.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Hambali, mengatakan pencairan anggaran tahun 2026 masih menunggu surat keputusan persetujuan Gubernur NTB.
Dokumen tersebut menjadi dasar pemerintah memproses pencairan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
Hambali menyebut, bagian keuangan memperkirakan pencairan bisa berlangsung pada akhir November 2026. Padahal, panitia membutuhkan dana untuk membiayai logistik dan honor menjelang pemungutan suara pada 27 Januari 2027.
“Yang kita cairkan tahun ini Rp8,8 miliar untuk logistik dan honor empat bulan. Yang 2027 hanya honor dua bulan,” kata Hambali, Rabu, 21 Oktober 2026.
Ia mengaku, kondisi tersebut membuat panitia harus menalangi sejumlah kebutuhan operasional.
Bahkan, panitia meminjam uang dari berbagai sumber untuk membayar konsumsi dan kebutuhan kegiatan sebelumnya.
“Kami sampai 300-an yang uang kas kami pinjam. Dari pribadi, dari desa, dari Pak Camat. Kemudian konsumsi kami dari pihak ketiga. Ini yang kami ditagih sama pihak ketiga,” ujarnya.
Anggaran Dibagi Dua Tahun
Asisten I Setda Lombok Timur, H. Ahyan, menjelaskan total usulan hibah untuk Pilkades mencapai Rp14,3 miliar. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp13,65 miliar untuk panitia Pilkades di 157 desa.
Pemerintah membagi anggaran panitia ke dalam dua tahun anggaran. Pada 2026, alokasi yang direncanakan mencapai Rp8 miliar. Sementara itu, pemerintah menganggarkan sisa kebutuhan pada 2027.
“Selain untuk panitia desa, kami juga mengusulkan anggaran pengamanan sebesar Rp840 juta pada 2026,” kata H. Ahyan.
Rinciannya, Rp600 juta untuk Polres Lombok Timur, Rp120 juta untuk Kodim 1615/Lotim, dan Rp120 juta untuk Satpol PP.
Untuk 2027, anggaran pengamanan mencapai Rp329,7 juta. Polri memperoleh Rp149 juta, sedangkan TNI dan Satpol PP masing-masing mendapat Rp94 juta. Pemerintah juga menyiapkan plafon cadangan hingga Rp500 juta.
Di tengah persoalan pencairan anggaran, tahapan Pilkades Serentak tetap berjalan. Pendaftaran calon kepala desa berlangsung hingga 27 Oktober 2026.
Hambali berharap, calon kepala desa tetap mengutamakan pengabdian dan pembangunan desa, bukan menjadikan jabatan sebagai jalan untuk memperkaya diri.
“Calon-calon ini niatnya harus tulus, membangun desa, memajukan desa, mengembangkan desa. Bukan untuk mencari orang kaya,” pungkasnya. (*)
