21 Pejabat Lombok Timur Dilantik, Bupati Targetkan Jabatan Kosong Segera Terisi
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur melantik 21 pejabat manajerial di Pendopo Bupati, Senin malam, 19 Oktober 2026. Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menargetkan pengisian jabatan kosong tuntas tahun ini.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut. Dua pejabat mengisi posisi pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Sementara 19 lainnya mengisi jabatan pengawas.
Haerul mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas sejumlah usulan pengisian jabatan. Pemkab Lotim juga menyiapkan job fit dan panitia seleksi (pansel) untuk mengisi posisi yang masih kosong.
Ia berharap, BKN menyetujui seluruh usulan tersebut tahun ini. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa segera mengisi jabatan yang masih mengandalkan pelaksana tugas (Plt).
“Banyak yang sedang kita usulkan lagi. Kita akan segera job fit, kita akan pansel untuk mengisi semua Plt-Plt yang masih kosong,” ujarnya, Senin malam, 19 Oktober 2026.
Haerul berharap, proses tersebut rampung pada 2026. Langkah ini sekaligus untuk mengurangi ketergantungan pada penunjukan Plt dan memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah.
Dua Pejabat Eselon II Bergeser
Dua pejabat eselon II yang dilantik yakni Parihin dan Husnul Basri. Parihin sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur. Kini, ia menjabat Inspektur Daerah Lombok Timur.
Sementara itu, Husnul Basri sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Lombok Timur. Ia kini mengisi jabatan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur.
Selain mengisi jabatan, Haerul mengingatkan seluruh pejabat agar menjaga etika dan menjalankan amanah sesuai sumpah jabatan. Menurutnya, tanggung jawab tersebut tidak berhenti setelah prosesi pelantikan.
“Ada etika sebagai pejabat yang harus diingat, sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan. Kita bekerja atas apa yang menjadi sumpah, bahwa akan bekerja tidak disaksikan saat dilantik saja, tapi disaksikan oleh Allah SWT,” tegasnya.
Haerul juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) rutin menggelar apel sebelum memulai pekerjaan. Ia mendorong pimpinan OPD memanfaatkan apel untuk memberi arahan dan membina staf.
Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau jumlah pegawai. Pejabat juga harus menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan membantu staf memahami tugas masing-masing.
“Itu pentingnya menjadi orang tua di kantor. Pejabat tidak diukur melalui berapa besar anggaran dan karyawannya, tetapi bagaimana memimpin instansi, membuat kenyamanan, keberhasilan,” ujarnya.
Haerul menegaskan, pejabat harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta setiap pimpinan menjadi teladan dan bekerja sesuai pedoman.
“Ingat, kita adalah pelayan, dan saya tidak akan bosan mengingatkan masalah pelayanan ini. Setinggi apa pun jabatan kita akan mati, namun sebagai pimpinan harus menjadi suri teladan dan bekerja sesuai pedoman,” katanya. (*)
