Pemerintahan
Berita Pemerintahan
-
Perda PDRD Resmi Berlaku, NTB Genjot PAD Lewat Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah
Mataram (NTBSatu) – Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024…
Baca Lebih Banyak » -
Pemkab Lombok Timur Gandeng BSI, Bidik Digitalisasi Keuangan
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menggandeng PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Regional Office XII…
Baca Lebih Banyak » -
Dinas Sosial NTB Turun Tangan Pulangkan Badut dan Anak Jalanan di Mataram
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah daerah kini fokus menangani maraknya badut dan anak jalanan di persimpangan Kota Mataram. Langkah penertiban ini…
Baca Lebih Banyak » -
BMKG Petakan 14 Segmen Rawan Gempa dan Tsunami Megathrust
Mataram (NTBSatu) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat…
Baca Lebih Banyak » -
Program Desa Berdaya Diperluas, 40 Desa di Sumbawa Diproyeksikan Jadi Penerima 2027
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa terus memfasilitasi pelaksanaan Program Desa Berdaya yang menyasar puluhan desa dan kelurahan.…
Baca Lebih Banyak » -
KPK Beberkan Aturan Gratifikasi dan Strategi Trisula dalam Sosialisasi Antikorupsi di NTB
Mataram (NTBSatu) – Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo memaparkan batasan penerimaan gratifikasi dan…
Baca Lebih Banyak » -
Pelatihan Pelatih Qari dan Qariah Sumbawa Resmi Berakhir
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pelatihan Pelatih Qari dan Qariah Kabupaten Sumbawa resmi berakhir di Aula Hotel Grand Samota, Kamis, 8…
Baca Lebih Banyak » -
Bupati Jarot Dorong Kajian Adat Jadi Dasar Kebijakan
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. mendorong hasil kajian masyarakat adat menjadi dasar kebijakan Pemerintah…
Baca Lebih Banyak » -
Gubernur Iqbal Sebut Keluarga Benteng Utama Cegah Perilaku Korupsi
Mataram (NTBSatu) – Penindakan hukum maupun pengawasan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum cukup untuk mengikis habis perilaku…
Baca Lebih Banyak » -
Jadi Atensi KPK, Pemprov NTB Perketat Usulan Pokir Dewan
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi sektor tata kelola keuangan daerah yang rawan…
Baca Lebih Banyak »