-
Hukrim
Keluarga Brigadir Rizka Laporkan Kasus Perusakan Rumah Miliknya
Mataram (NTBSatu) – Keluarga Brigadir Rizka Sintiyani, tersangka kasus pembunuhan Brigadir Esco Faska Relly, memasukkan laporan ke Polda NTB, Kamis,…
Read More » -
Pemerintahan
62 Ribu Calon PPPK Paruh Waktu di NTB Masih Menunggu NIP
Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 62 ribu calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di NTB, masih menunggu penerbitan…
Read More » -
Pemerintahan
Giliran Eks Timses Iqbal-Dinda Minta Pemprov NTB Jelaskan Penggunaan BTT Rp484 Miliar
Mataram (NTBSatu) – Berbagai pihak mendesak Pemprov NTB menjelaskan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp484 miliar, yang dianggarkan pada…
Read More » -
Politik
Eks Anggota Dewan Sebut Penggunaan BTT oleh Pemprov NTB Melanggar Aturan
Mataram (NTBSatu) – Polemik penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Pemprov NTB, ramai menjadi perbincangan. Transparansi dipertanyakan, sehingga banyak…
Read More » -
Pemerintahan
Pergub Tim Percepatan Gubernur NTB Sudah Melewati Konsultasi dan Evaluasi Kemendagri
Mataram (NTBSatu) – Pembentukan Tim Percepatan Gubernur NTB, sempat menuai sorotan. Salah satunya datang dari DPRD NTB. Pertama, mereka menyoroti…
Read More » -
Pariwisata
72 Ribu Orang Datang ke Lombok Menggunakan Pesawat Selama MotoGP Mandalika 2025
Mataram (NTBSatu) – Selama sembilan hari pelayanan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2025, Bandara Lombok mencatat total 730 pergerakan pesawat, 72.313 penumpang,…
Read More » -
Pemerintahan
Pemprov NTB Klaim Penggunaan BTT Rp484 Miliar Sudah Dibahas bersama Dewan
Mataram (NTBSatu) – Polemik penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Pemprov NTB, masih menjadi pembahasan. DPRD Provinsi NTB menyoroti…
Read More » -
Ekonomi Bisnis
Bappenas-BI Turun Langsung Hitung Dampak Ekonomi MotoGP Mandalika 2025
Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan Bank Indonesia (BI), melakukan kajian mendalam…
Read More » -
Pemerintahan
Dana Transfer Dipangkas hingga Rp1 Triliun, Pemprov NTB Tidak “Pede” Bisa Ditutupi dengan PAD
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB harus menelan kenyataan pahit pada tahun 2026 mendatang. Pasalnya, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan…
Read More »








