Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, mengalokasikan Rp163,02 juta untuk mengembangkan budidaya jamur tiram. Program tersebut menyasar 78 perempuan kepala keluarga, terutama dari kelompok desil rendah dan berstatus orang tua tunggal.
Bendahara Desa Sakra, Baiq Rahimussalmi mengatakan, pemerintah desa memilih program tersebut melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Program ini menjadi salah satu kegiatan dalam Desa Berdaya dengan total anggaran Rp300 juta.
“78 Kepala keluarga itu semuanya perempuan. Tapi yang kita utamakan yang desil rendah dan single parent,” kata Salmi, Rabu, 11 November 2026
Melalui program tersebut, pemerintah desa menyediakan 15.600 baglog, bibit, dan rak budidaya. Setiap penerima manfaat mendapat 200 baglog untuk memulai usaha jamur.
Salmi mengatakan pemerintah desa tidak ingin kegiatan tersebut berhenti pada pemberian sarana budidaya. Pihaknya juga merencanakan pelatihan pengolahan jamur agar para penerima manfaat dapat menghasilkan produk dengan nilai jual lebih tinggi.
“Tidak cukup hanya sampai di pemberian baglog saja. Nanti jamur ini akan dilatih lagi ibu-ibu ini untuk pengolahan,” ujarnya.
Menurutnya, budidaya jamur berpeluang berkembang menjadi industri rumahan di Desa Sakra. Pemerintah desa juga ingin memperluas pemasaran hasil produksi melalui toko-toko dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pemprov Dorong Potensi Desa
Program tersebut sejalan dengan pendekatan Desa Berdaya Tematik yang dijalankan Pemprov NTB. Melalui pendekatan ini, pemerintah provinsi menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp300 juta hingga Rp500 juta kepada desa untuk mengembangkan potensi lokal.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan program Desa Berdaya memiliki tiga fokus utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata, dan kelestarian lingkungan.
“Jadi bukan seperti Sinterklas, kita kasih duit terus selesai. Kita berikan modal untuk membeli peralatan usaha, kemudian kita dampingi,” kata Nelly, Jumat, 30 November 2026.
Menurutnya, pendampingan membantu masyarakat mengembangkan usaha agar tidak berhenti pada pemberian modal dan peralatan. Karena itu, ia meminta pemerintah desa segera menjalankan kegiatan sesuai rencana bisnis dalam proposal.
“Segera membelanjakan, memproduksi, membuat apa yang memang sudah masuk di dalam rencana bisnis yang sudah diajukan di dalam proposalnya,” pungkasnya. (*)
