Edukasi Keluarga Diperluas untuk Cegah Stunting di Lombok Timur
Lombok Timur (NTBSatu) – Angka stunting di Lombok Timur (Lotim) masih berada pada kisaran 22 persen. Sekitar 56.000 keluarga juga masuk kategori berisiko stunting. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah memperkuat pencegahan sejak hulu. Upaya tersebut dimulai sebelum pasangan menikah hingga anak berusia dua tahun.
Wakil Bupati Lotim, Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, pencegahan stunting harus dimulai sejak calon pengantin. Pemerintah perlu memastikan kesiapan pasangan sebelum membangun keluarga.
“Pencegahan stunting kita mulai sejak calon pasangan akan menikah, bahkan ketika mereka mulai menyampaikan kepada orang tuanya bahwa mereka ingin menikah,” katanya, Senin, 9 November 2026.
Pemkab Lombok Timur juga memberikan edukasi kepada remaja. Kegiatan ini menyasar sekolah, pondok pesantren, dan madrasah. Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
Pemerintah juga memanfaatkan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil). Aplikasi ini membantu tenaga pendamping memeriksa kesiapan kesehatan calon pengantin.
Pencegahan Dimulai dari Hulu
Edwin menyarankan calon pengantin menjalani pemeriksaan minimal tiga bulan sebelum menikah. Hasil skrining menjadi dasar pendampingan.
“Melalui Elsimil, kita bisa mengetahui kondisi calon pengantin. Tim pendamping kemudian memberikan edukasi dan mendampingi mereka agar memenuhi standar kesehatan,” ujarnya.
Pendampingan berlanjut selama kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode ini menjadi bagian penting dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Pendampingan tidak berhenti setelah menikah, tetapi berlanjut ketika ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga anak berusia di bawah dua tahun,” kata Edwin.
Edwin menjelaskan, 1.000 HPK mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode ini menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi dan berat badan anak. Kondisi ini juga berkaitan dengan perkembangan otak dan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang,” jelasnya.
Selain melibatkan tenaga kesehatan, Pemkab Lombok Timur menggandeng organisasi kemasyarakatan. Organisasi tersebut membantu pemerintah menjangkau lebih banyak keluarga.
Lebih lanjut, Pemprov NTB turut memperkuat penanganan stunting melalui anggaran lintas sektor. Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti menyebut, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp252,23 miliar melalui 11 organisasi perangkat daerah (OPD) pada APBD 2026.
“Jumlah anggaran stunting berdasarkan tagging APBD 2026 sebesar Rp252.230.572.685,” kata Nelly kepada NTBSatu belum lama ini.
Anggaran tersebut mendukung intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik mencakup kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pengasuhan pada 1.000 HPK.
Sementara itu, intervensi sensitif menyasar penyediaan air bersih, prasarana mandi, cuci, kakus (MCK), dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat.
Nelly menilai, persoalan lingkungan dan sanitasi masih menghambat penanganan stunting. Karena itu, pemerintah perlu mengimbangi pemenuhan gizi dengan perbaikan lingkungan keluarga.
“Pemberian asupan gizi sudah dilakukan secara masif, tetapi efektivitasnya terhambat oleh faktor lingkungan dan sanitasi yang buruk,” pungkasnya. (*)




