Tahun Pertama Program Desa Berdaya, Wagub NTB Tekankan Solusi Cepat Hambatan Administrasi
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mempercepat pelaksanaan program Desa Berdaya Tematik menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, meminta seluruh perangkat daerah teknis dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan program tersebut.
“Ini tahun pertama kita mulai program Desa Berdaya, jadi dari sisi regulasi perlu ada perbaikan. Tapi kita tidak boleh langsung berasumsi tidak bisa kita selesaikan. Kita harus punya semangat bantu desa dan ini jadi titik awal Desa Berdaya,” ujarnya pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Indah menyatakan, dinamika regulasi dan hambatan administrasi di lapangan harus segera mendapat solusi konkret. Menurutnya, tahun pertama pelaksanaan ini memerlukan kerja sama lintas sektor agar desa memiliki ruang yang cukup dalam merealisasikan kegiatan.
Peran Strategis Bappeda NTB
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB memegang peran sentral dalam memastikan seluruh proses perencanaan dan pencairan anggaran berjalan tepat sasaran.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menggarisbawahi pentingnya presisi data dan alokasi anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Mengingat sisa waktu yang makin terbatas menuju akhir tahun anggaran, sinergi data dan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota harus benar-benar presisi,” ungkapnya.
Bappeda bersama perangkat daerah terkait juga menyempurnakan aturan dan petunjuk teknis pendukung. Langkah ini bertujuan memberikan payung hukum yang kuat dan berkelanjutan bagi tata kelola bantuan Desa Berdaya.
Percepatan Proposal dan Peninjauan Lapangan
Indah meminta dinas teknis segera menuntaskan sisa proposal yang belum rampung agar tidak menumpuk. Dinas-dinas tersebut meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, serta Dinas Pertanian.
“Saya minta dinas teknis seperti Lingkungan Hidup, Peternakan, Pertanian, dan lainnya segera tuntaskan sisa proposal yang belum selesai. Lakukan pemetaan, cek tingkat kesulitan dan masalahnya di bawah. Jangan dibiarkan menumpuk,” ujarnya.
Selain itu, jajaran Pemprov NTB dijadwalkan turun langsung ke kabupaten/kota sebelum akhir bulan. Kunjungan ini bertujuan meninjau perkembangan desa yang sudah mencairkan anggaran, baik yang masih dalam proses pengerjaan maupun yang telah selesai.
Pemerintah daerah juga menyiapkan dokumentasi video praktik baik serta siaran pers sebagai bentuk akuntabilitas publik. (*)
