Mataram (NTBSatu) – Penanganan stunting di NTB bukan sekadar urusan sektor kesehatan atau tindakan medis belakangan hari. Melainkan membutuhkan gerakan bersama lintas sektor melalui pendekatan pentahelix.
Langkah ini krusial untuk memastikan percepatan penurunan angka stunting berjalan terarah, terpadu, dan berkelanjutan dari hilir hingga hulu.
Hal ini sesuai penyampaian dari Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diseminasi dan Edukasi Pangan Fungsional Hasil Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan Stunting.
“Penanganan stunting tidak bisa berjalan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Bappeda berperan mengorkestrasi dan menyatukan berbagai program agar perencanaan, penganggaran. Serta pelaksanaannya berjalan terarah dan saling mendukung,” ujarnya pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Kegiatan yang Kementerian PPN/Bappenas selenggarakan ini bertujuan menguatkan sinergi daerah dalam memanfaatkan pangan fungsional berbasis sumber daya lokal. Melalui hasil riset ini, pemerintah mendorong pemenuhan gizi masyarakat secara riil, khususnya pada wilayah-wilayah yang masih mencatatkan prevalensi stunting tinggi.
Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam pemaparannya, Yunita menjelaskan gerakan pentahelix menuntut keterlibatan aktif dari seluruh elemen pembangunan. Sinergi tersebut mencakup pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, media massa, hingga tingkat keluarga dan masyarakat luas.
Bappeda NTB mengambil peran sentral dalam memandu arah perencanaan dan penganggaran agar seluruh instansi bergerak linier. Ia menekankan, intervensi stunting tidak cukup hanya dengan memberikan layanan kesehatan atau bantuan gizi darurat.
Pemerintah daerah memandang upaya pencegahan harus menyasar akar masalah sejak dini, yakni mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi dan balita selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Oleh karena itu, Bappeda NTB mengintegrasikan berbagai sektor pendukung ke dalam dokumen perencanaan daerah. Aspek-aspek seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, ketahanan pangan keluarga, perlindungan sosial, hingga edukasi pola pengasuhan menjadi komponen utama yang saling menopang dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak secara optimal.
Penguatan Basis Data dan Eksekusi Lapangan
Selain kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTB menempatkan data valid sebagai pijakan utama perumusan kebijakan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di NTB mencatatkan penurunan dari 37,85 persen pada 2019 menjadi 29,8 persen pada 2024.
Meski menunjukkan tren positif dalam jangka panjang, capaian tersebut tetap membutuhkan penanganan yang lebih tajam.
“Data tidak boleh berhenti menjadi laporan. Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan untuk tindakan nyata di lapangan,” tegasnya.
Guna memastikan eksekusi di lapangan berjalan tepat sasaran, Pemerintah Provinsi NTB mengandalkan program unggulan Desa Berdaya. Program ini memfasilitasi identifikasi masalah spesifik di tingkat desa, apakah suatu keluarga membutuhkan intervensi gizi, akses air bersih, sanitasi, atau penguatan ekonomi. Sehingga bantuan yang masuk sesuai dengan kebutuhan riil warga.
Ia juga mengingatkan tolok ukur keberhasilan program penurunan stunting bukan terletak pada besarnya serapan anggaran atau banyaknya agenda kegiatan. Keberhasilan sejati diukur dari seberapa besar intervensi tersebut mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan keluarga sasaran.
“Yang ingin kita pastikan adalah program yang direncanakan tidak hanya baik di atas kertas. Tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Melalui perpaduan riset pangan lokal, perencanaan berbasis data, serta gerakan pentahelix yang solid, Pemprov NTB optimistis mampu mempercepat penurunan stunting demi melahirkan generasi daerah yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. (*)
