Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB mempercepat proses penyempurnaan petunjuk teknis pelaksanaan program Desa Berdaya Tematik.
Bappeda NTB merumuskan langkah taktis ini agar tata kelola keuangan memiliki payung hukum yang kuat. Oleh karena itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan sinergi data alokasi provinsi dan kabupaten/kota harus sejalan.
“Mengingat sisa waktu yang makin terbatas menuju akhir tahun anggaran, sinergi data dan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota harus benar-benar presisi,” ungkapnya pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi di Ruang Rapat Mandalika Bappeda NTB. Sebagai motor perencana pembangunan, Bappeda NTB mengawal ketat pencairan dana agar tepat sasaran.
Dorongan Wagub dan Pemetaan Proposal
Langkah Bappeda NTB selaras dengan instruksi Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri. Indah mendesak seluruh perangkat daerah bergerak aktif memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran 2026.
Indah meminta Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, serta Dinas Lingkungan Hidup menuntaskan sisa proposal yang belum rampung. Dinas teknis wajib memeriksa kendala di lapangan agar desa memiliki ruang gerak yang leluasa.
Pemprov NTB menjadwalkan kunjungan langsung ke kabupaten dan kota sebelum akhir bulan. Tim gabungan memantau progres pencairan sekaligus merekam video praktik baik sebagai wujud akuntabilitas publik.
Evaluasi DPMD dan Kesiapan Administrasi
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil NTB melaporkan data usulan. Mayoritas proposal dari total 257 desa penerima sudah masuk dan melalui verifikasi.
Kepala DPMD NTB, Lalu Hamdi, mengakui masih ada hambatan teknis di tingkat bawah. Beberapa desa belum melengkapi laporan pertanggungjawaban serta menemui kendala dalam aturan pengadaan barang dan jasa.
Pemprov NTB merespons masalah tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Satgas Desa Berdaya. Pemerintah juga menggelar pembinaan daring berkala serta mengerahkan Pendamping Desa Profesional Kementerian Desa untuk mendampingi pemerintah desa. (*)
