Tinggi Badan Balita Lombok Barat Naik 2,7 Sentimeter, Bappeda NTB Ingatkan Pentingnya Intervensi Menyeluruh
Mataram (NTBSatu) – Intervensi gizi balita di Lombok Barat (Lobar) mulai menunjukkan hasil setelah berjalan selama tiga bulan. Selama periode tersebut, rata-rata tinggi badan balita penerima program meningkat 2,7 sentimeter.
Hasil itu berasal dari evaluasi program Intervensi Stunting dengan Susu Pertumbuhan (INSTING SUPER). Dalam rapat koordinasi penanganan stunting, Senin, 2 November 2026, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memaparkan perkembangan tersebut.
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Lobar, rata-rata kenaikan tinggi badan balita mencapai 2,7018 sentimeter. Dengan capaian itu, hasil intervensi melampaui standar pertumbuhan sebesar 2,4 sentimeter.
Tidak hanya tinggi badan, rata-rata berat badan balita juga mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Lobar mencatat kenaikan mencapai 0,9128 kilogram. Sementara itu, standar kenaikan berat badan berada pada angka 0,72 kilogram.
“Capaian itu memperlihatkan perkembangan positif dari intervensi yang menyasar balita stunting,” ujar Erni beberapa waktu lalu.
Meski demikian, peningkatan asupan gizi belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan yang memengaruhi pertumbuhan anak. Sebab, kondisi lingkungan, sanitasi, dan pola pengasuhan turut menentukan perkembangan balita.
Sanitasi dan Lingkungan Jadi Faktor Penting
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, sebelumnya mengingatkan pentingnya memperhatikan faktor lingkungan dan sanitasi. Menurutnya, persoalan tersebut dapat menghambat efektivitas program perbaikan gizi.
“Pemberian asupan gizi sudah dilakukan secara masif, tetapi efektivitasnya terhambat oleh faktor lingkungan dan sanitasi yang buruk,” ujarnya.
Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan atau layanan kesehatan. Pemerintah juga perlu membenahi faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan keluarga.
Dalam konteks tersebut, anggaran stunting turut menyasar penyediaan air bersih, prasarana MCK, serta sarana dan utilitas umum. Dengan begitu, intervensi kesehatan dapat berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas lingkungan.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemprov NTB menggelontorkan Rp252,23 miliar melalui APBD 2026. Anggaran itu diperuntukkan bagi berbagai program penanganan dan pencegahan stunting yang tersebar pada 11 OPD.
Selanjutnya, Bappeda NTB mengintegrasikan perencanaan melalui tagging anggaran khusus stunting dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya menyelaraskan program antar-OPD agar intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Di samping penguatan anggaran, pemerintah juga menyatukan basis data sasaran. Data tersebut mencakup e-PPGBM, Keluarga Berisiko Stunting (KRS), dan Electronic Human Development Worker (EHDW).
Langkah integrasi data tersebut penting untuk memastikan program menyasar keluarga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan data yang sama untuk memantau perkembangan balita secara berkala.
Dalam pelaksanaannya, puskesmas juga berperan sebagai sumber data utama. Melalui pemantauan tersebut, kondisi dan pertumbuhan anak dapat diperbarui sesuai perkembangan terbaru.
Dengan demikian, hasil evaluasi INSTING SUPER di Lobar tidak hanya menjadi ukuran perkembangan intervensi gizi. Lebih dari itu, capaian tersebut menunjukkan pentingnya menggabungkan perbaikan gizi dengan pembenahan sanitasi, lingkungan, dan ketepatan sasaran. (*)
