AdvertorialBapedda

Keterbatasan Fiskal, Pemprov NTB Andalkan Program Desa Berdaya Entaskan Kemiskinan

Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB membuat berbagai terobosan program pengentasan kemiskinan di tengah keterbatasan anggaran dan pengetatan kebijakan efisiensi fiskal daerah.

Salah satu upaya yang dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi warga adalah Program Desa Berdaya.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menyurutkan langkah pemerintah dalam memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tetap menghadirkan terobosan dan memastikan program berjalan efektif,” ujarnya, Kamis, 5 November 2026.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota mengawal secara ketat alokasi anggaran pada 257 desa sasaran Program Desa Berdaya tahun 2026.

Ia menambahkan, skema ini dirancang agar dukungan dana daerah benar-benar menghasilkan perubahan kondisi sosial ekonomi warga penerima manfaat, bukan sekadar habis untuk kegiatan konsumtif semata.

Dinda, sapaan Wagub NTB, memberikan perhatian pada sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang kian terbatas. Dari total desa penerima manfaat, tercatat masih ada sekitar 100 desa yang belum melakukan pencairan anggaran.

Ia memperingatkan agar tidak ada alokasi dana pemberdayaan yang mengendap akibat kendala administrasi di tingkat daerah.

Ia menekankan pentingnya sinergi kerjasama, validasi data BPS yang presisi, serta pengawasan intensif dari Bappeda dan DPMD agar Program Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Administrasi Program Desa Berdaya

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nusa Tenggara Barat mengingatkan puluhan desa untuk segera merampungkan kelengkapan berkas administrasi Program Desa Berdaya.

Keterlambatan pengiriman proposal berisiko membuat anggaran hangus menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan catatan pemerintah, masih ada beberapa desa yang menghadapi hambatan dokumen, mulai dari proposal yang tidak sesuai hingga desa yang belum sama sekali mengajukan permohonan pencairan.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa tenggat waktu pengiriman proposal dibatasi hingga akhir Desember 2026. Jika desa tidak kunjung memenuhi persyaratan tersebut, otomatis dana stimulan tidak dapat disalurkan.

Selain itu, Pemprov NTB juga memperketat batas waktu belanja bagi desa yang telah menerima pencairan.

“Yang jelas, pencairan itu sampai Desember 2026. Tapi proses pembelanjaannya desa kita kunci sampai 31 Januari 2027. Kan programnya juga sederhana-sederhana, harusnya dalam dua minggu bisa selesai,” pungkas Nelly. (*)

Artikel Terkait