Rugikan Negara Rp2,250 Miliar, Dua Terdakwa Korupsi Perusda Sumbawa Dituntut Berbeda
Mataram (NTBSatu) – Dua terdakwa perkara korupsi perusahaan daerah (Perusda) Sumbawa Rp2,250 miliar, Sadiksyah dan Engkus Kuswoyo dituntut berbeda.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Sadiksyah yang juga Plt Direktur Utama Perusda Sumbawa dengan pidana delapan tahun penjara.
“Meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Sadiksyah dengan penjara selama delapan tahun,” kata JPU di ruang sidang PN Tipikor Mataram, Rabu, 27 Maret 2024.
Selain itu, JPU juga menuntut Sadiksyah membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan badan dan membayar Uang Pengganti (UP) Rp2,250 miliar subsider 4 tahun.
Sementara terdakwa Engkus Kuswoyo sekaligus Direktur CV. Putra Andalan Marine (CV. PAM) dituntut pidana penjara 5 tahun penjara.
Berita Terkini:
- Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima Ukir Prestasi di Lombok Timur Championship 3
- STKIP Taman Siswa Bima-PBVSI Bima Siapkan Wasit Voli Jelang Porprov 2026 dan PON 2028
- Libur Nataru, Lonjakan Penumpang Picu Kepadatan di Pelabuhan Kayangan dan Pototano
- Nilai TKA 2025 SMA Sederajat di NTB: Matematika dan Bahasa Inggris Jeblok
“Meminta majelis hakim agar menjatuhkan membayar denda Rp300 subsider 4 bulan kurungan badan,” kata JPU.
Engkus Kuswoyo juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp412 juta subsider subsider 2 tahun 6 bulan kurungan badan.
Jaksa menuntut keduanya sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (KHN)
