BEM Unram Laporkan Dugaan Kekerasan Satpam ke Ombudsman

Mataram (NTB Satu) - Aktivis Universitas Mataram (Unram) yang menjadi korban dugaan penganiayaan melapor ke Ombudsman NTB, Senin 26 Juni 2023. Mereka meminta Ombudsman NTB mengusut dugaan penganiayaan terhadap sejumlah aktivis saat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat Unram beberapa waktu lalu. Ombudsman diminta mendalami dugaan maladministasi serta pelanggaran prosedur Satpam dalam menghadapi demo berujung dugaan kekerasan. "Kami berenam minta Ombudsman NTB turut mengusut kekerasan yang dilakukan pihak Unram kepada teman-teman aktivis," kata Ketua BEM Unram, Martoni Ira Malik kepada NTBSatu, siang ini. Selain itu, mereka juga meminta Ombudsman menelusuri kenaikan biaya pendaftaran jalur mandiri calon mahasiswa baru Unram. Pasalnya kenaikan biaya dari Rp250 ribu menjadi Rp500 ribu dianggap tak lazim. Baca Juga : Komnas HAM dan Ombudsman NTB Diminta Usut Dugaan Represif di Unram Unram Diminta buat SOP Pengamanan Demo, Evaluasi Satpam Outsourcing Dosen Senior Unram Sesalkan Tindakan Represif di Lingkungan Kampus Bentrok Mahasiswa dengan Satpam Akibatkan Luka-luka, ini Pengakuan Rektor Unram Dibanding perguruan tinggi lain seperti UGM, kata Martoni, biaya pendaftaran seleksi mandiri lebih murah, yakni Rp350 ribu. "Padahal dibanding Unram, UGM sudah masuk PTNBH," ucapnya. Selain mahal, pihak Unram juga tidak menjelaskan bagaimana mekanisme dan diperuntukkan untuk apa kenaikan biaya pendaftaran hingga seratus persen tersebut. "Kita tidak tahu buat apa dan bagaimana informasi kenaikan biaya pendaftaran tersebut," ucapnya. Menanggapi itu, Kepala Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono mengaku akan mendalami laporan tersebut. Baik tentang standar operasional prosedur (SOP) pengaman Unram dan kenaikan biaya pendaftaran jalur mandiri. Untuk pengamanan, Ombudsman NTB akan memfokuskan pada prosedur penanganan Satpam Unram saat unjuk rasa. Baca Juga : Komnas HAM dan Ombudsman NTB Diminta Usut Dugaan Represif di Unram Unram Diminta buat SOP Pengamanan Demo, Evaluasi Satpam Outsourcing Dosen Senior Unram Sesalkan Tindakan Represif di Lingkungan Kampus Bentrok Mahasiswa dengan Satpam Akibatkan Luka-luka, ini Pengakuan Rektor Unram Ombudsman akan memastikan apakah ada SOP atau sebaliknya. Jika memang ada, pertanyaan lanjutan Ombudsman, bagaimana prosedur dan apa rujukannya. Termasuk siapa yang bertanggung jawab jika ada kejadian penganiayaan seperti saat unjukrasa Selasa 20 Mei 2023 lalu. "Ketika Satpam bergerak (memukul), itu komandonya siapa?. Protapnya bagaimana?. Apakah pegawai juga punya kewenangan untuk mengamankan?," beber Dwi. Dalam video yang beredar, tidak hanya Satpam, oknum pegawai Unram juga turut mengamankan massa aksi. Nampak oknum tersebut beberapa kali memukul mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Menanggapi itu, Dwi menanyakan bagaimana sikap birokrasi Unram tentang dugaan penganiayaan tersebut. "Jangankan pegawai, Satpam pun jika berlaku melebihi ketentuan, itu bagaimana," jelasnya. Menurut Dwi, SOP tidak hanya digunakan satpam Unram saat mengamankan unjuk rasa. Tapi juga prototipe saat tidak ada demonstrasi. Karena itu menurut Dwi, pihak keamanan Unram mesti memiliki SOP yang ketat. Baca Juga : Komnas HAM dan Ombudsman NTB Diminta Usut Dugaan Represif di Unram Unram Diminta buat SOP Pengamanan Demo, Evaluasi Satpam Outsourcing Dosen Senior Unram Sesalkan Tindakan Represif di Lingkungan Kampus Bentrok Mahasiswa dengan Satpam Akibatkan Luka-luka, ini Pengakuan Rektor Unram "Unram harus punya SOP yang benar dan ketat," tegasnya. Terkait biaya pendaftaran jalur mandiri, sambung Dwi, pihaknya akan mendalami apakah meningkatnya biaya tersebut sesuai regulasi atau ada alasan lain. "Ada perbedaan pandangan antara pihak Rektorat dengan mahasiswa. Karena itu yang akan kami dalami, apa dasar kenaikan itu dilakukan," ucapnya. Apalagi, sambungnya, kenaikan angka sampai seratus persen. Yang sebelumnya Rp250 ribu menjadi Rp500 ribu. "Itu yang kami dalami," katanya. Menurut Dwi, sebelum Unram menaikkan biaya pendaftaran jalur mandiri, seharusnya melakukan sosialasi. Hal ini sebagai bentuk informasi awal kepada mahasiswa dan calon mahasiswa baru agar mengetahui perkembangan. Terkait dua isu utama laporan ini, Ombudsman NTB masih menunggu kelengkapan berkas mahasiswa Unram. Seperti identitas korban, yakni KTP atau KTM. Kemudian sejumlah bukti, antara lain kronologi dugaan penganiayaan dan bukti (foto dan video). "Setelah diversifikasi soal materil dan formilnya, kami akan plenokan. Setelah itu baru kami lakukan tahap pemeriksaan," tutup Dwi. (KHN) Baca Juga : Komnas HAM dan Ombudsman NTB Diminta Usut Dugaan Represif di Unram Unram Diminta buat SOP Pengamanan Demo, Evaluasi Satpam Outsourcing Dosen Senior Unram Sesalkan Tindakan Represif di Lingkungan Kampus Bentrok Mahasiswa dengan Satpam Akibatkan Luka-luka, ini Pengakuan Rektor Unram