Advertorial

Bappeda NTB Prioritaskan Disabilitas, Lansia, dan Anak dalam RAD KG 2026-2029

Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB memperkuat perspektif interseksionalitas dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kesetaraan Gender (RAD KG) 2026-2029.

Bappeda menggelar lokakarya bersama Mitra SKALA NTB di Hotel Lombok Astoria pada Kamis, 29 Oktober 2026, guna mengakomodasi kebutuhan khusus kelompok rentan. Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, membuka kegiatan tersebut mewakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair.

Menegaskan prinsip pembangunan daerah yang merangkul semua kalangan tanpa pengecualian, Nelly menyampaikan pernyataan langsung di hadapan peserta lokakarya.

“NTB menginginkan pembangunan yang tidak meninggalkan seorang pun di belakang,” tegasnya pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Akomodasi Kebutuhan Kelompok Rentan

Dalam lokakarya ini, Bappeda mengarahkan peserta untuk memperhatikan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak. Pemerintah menempatkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bukan sekadar kewajiban administratif semata.

Pemerintah menjadikan PPRG sebagai strategi utama agar laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan merasakan keadilan pembangunan. Guna mewujudkan target tersebut, peserta wajib memakai data terpilah gender yang valid saat mengisi matriks RAD KG.

Setiap perangkat daerah juga harus menetapkan program strategis ber-target terukur. Selain itu, instansi terkait wajib mengawal alokasi anggarannya agar masuk ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kerjasama Instansi

Nelly menegaskan keberhasilan pengarusutamaan gender menuntut koordinasi lintas perangkat daerah secara harmonis. Bappeda bertugas memastikan perspektif gender masuk tahap perencanaan, sedangkan BPKAD mengawal aspek penganggaran.

Sementara itu, Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan dan DP3AP2KB bertindak sebagai penggerak teknis di lapangan. Seluruh unsur pemerintahan ini bergerak serempak agar intervensi program memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemprov NTB turut mengapresiasi dukungan Program SKALA, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta tim penyusun kerangka kebijakan. Seluruh pihak tersebut aktif membantu perumusan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RAD KG 2026-2029.

Nelly berharap Pergub ini memberi kekuatan hukum bagi RAD KG sebagai pedoman operasional seluruh perangkat daerah. Dokumen ini juga menjadi acuan resmi saat instansi pemerintah menyusun RPJMD maupun RKPD Provinsi NTB.

Bappeda berharap lokakarya ini melahirkan rencana aksi berkualitas agar kesetaraan gender tidak berhenti di atas kertas. (*)

Artikel Terkait