Gibran Jalan Bareng Prabowo di Istana Usai Ajukan Mundur dari Posisi Wapres
Jakarta (NTBSatu) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Kehadiran Gibran tersebut dilakukan setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan niat pengunduran diri.
Pantauan dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo dan Gibran tampak berjalan berdampingan menjelang dimulainya seremoni tersebut.
Wapres kemudian berdiri di samping Ketua MRP RI Ahmad Muzani, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa pagi.
Prasetyo mengatakan pertemuan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Pada saat yang sama, Prasetyo mengatakan ingin meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niatan pengunduran diri Wapres Gibran tersebut.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo kemudian memberikan sejumlah saran kepada Wapres Gibran.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, menurut Prasetyo, Wapres Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (*)




