Sembilan ASN Pemkab Lobar Masuk Bursa Pilkades, Izin Ada tapi Cuti Belum Terbit
Lombok Barat (NTBSatu) – Sembilan pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) bersiap masuk kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026.
Mereka telah mengajukan izin kepada Pemkab Lobar untuk mengikuti pencalonan kepala desa. Namun, izin tersebut belum sama dengan cuti selama tahapan Pilkades.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar, Baiq Mustika Dwi Adni, membenarkan adanya sembilan pegawai tersebut.
Ia menyebut tujuh orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara sisanya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
“Dari sembilan orang yang sudah mengajukan itu, tujuh orang merupakan PNS. Dua orang merupakan pegawai PPPK Paruh Waktu Pemkab Lobar,” kata Mustika, Minggu, 27 September 2026.
Tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa mulai berlangsung 28 September 2026. Sementara itu, pemungutan suara Pilkades Serentak Lobar dijadwalkan 9 Desember 2026.
Sembilan pegawai tersebut kini memasuki tahapan administrasi pencalonan. Baiq Mustika menegaskan, para pegawai tersebut belum mengajukan cuti.
“Baru pengajuan izin sebagai syarat administrasi, kalau cuti belum ada,” jelasnya.
Di sisi lain, pencalonan juga menuntut pengaturan tugas di unit kerja masing-masing. Terutama ketika para pegawai mulai memasuki tahapan kampanye dan pemungutan suara.
“Ada aturan lagi di masing-masing unit kerja nanti,” ujar Mustika.
Pencalonan Tak Nonaktifkan PNS
Masuknya ASN dalam Pilkades tidak otomatis mengakhiri status mereka sebagai pegawai pemerintah. Namun, mereka harus memenuhi mekanisme izin dan cuti sesuai tahapan pencalonan.
Setelah penetapan sebagai calon, pengaturan cuti menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Mekanisme itu diperlukan agar aktivitas politik tidak mengganggu tugas pemerintahan.
Pelayanan publik juga harus tetap berjalan selama proses Pilkades berlangsung. Karena itu, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pencalonan.
“Pelayanan publik tetap harus berjalan,” kata Mustika.
Dengan demikian, tantangan sembilan pegawai tersebut bukan hanya memenangkan kontestasi. Mereka juga harus memastikan seluruh tahapan pencalonan berjalan tanpa mengganggu tugas pemerintahan. Pada titik itu, tertib administrasi akan menjadi bagian penting dari perjalanan mereka menuju Pilkades. (*)
