Kemenkeu Soroti Pertumbuhan Ekonomi NTB di Bawah NTT, Sebut Tiga Sektor Andalan Belum “Menggigit”
Mataram (NTBSatu) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang tahun 2025. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani menyampaikan, sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi NTB relatif sedikit lebih rendah dari Provinsi NTT.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara kumulatif sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi NTB tercatat 3,22 persen (cumulative–to–cumulative). Sementara itu, Provinsi NTT sebesar 5,14 persen.
“Ini menjadi catatan dan tantangan kita,” kata Askolani dalam sambutannya pada kegiatan Musrenbang NTB di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Kamis, 16 April 2026.
Meski dari sisi pertumbuhan ekonomi kalah dari NTT, ia menyebut, tingkat kemiskinan Provinsi NTB lebih baik dari NTT yang memiliki karakteristik wilayah serupa. “Kemudian tingkat pengangguran relatif sama dari sisi kesimbangannya juga, tidak jauh berbeda,” ujarnya.
Ia menyampaikan, terdapat tiga sektor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. Di antaranya: pertambangan, pertanian dan perdagangan.
“Tiga sektor inilah yang menjadi modal daripada laju pertumbuhan ekonomi di NTB,” ujarnya.
Namun menjadi catatan, pertumbuhan dari tiga sektor utama ini masih relatif rendah dari sektor industri pengolahan. Meski secara umum, tiga sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi NTB.
“Kalau kita lihat pertumbuhan tiga sektor ini relatif tidak tinggi dibandingkan dengan industri pengolahan bisa di level lebih dari 10 persen,” jelasnya.
Tantangan bagi Pemerintah Provinsi NTB
Situasi ini, katanya, menjadi tantangan bagi pemerintah. Bagaimana memaksimalkan potensi tersebut, sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tiga sektor andalan tetapi pertumbuhannya tidak terlalu dominan. Padahal kalau ini kita push (dorongan, red) lebih tinggi, maka dengan tiga sektor ini kami yakin level pertumbuhan ekonomi NTB ini bisa melampaui level nasional yang 5 persen,” ungkapnya.
Selain pengaruh tiga sektor itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh serapan anggaran. Askolani menyoroti, dominasi belanja pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mencapai 40-an persen. Di mana pada pos belanja ini, kurang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daripada belanja modal.
Pada triwulan I-III tahun 2025, realisasi serapan belanja pegawai Pemprov NTB, sedangkan belanja modal yang terendah. Ia menyampaikan, rendahnya realisasi belanja modal pada triwulan I-III, pemerintah perlu melakukan percepatan.
Karena dinilai memiliki daya ungkit yang cukup besar terhadap perekonomian daerah. “Kinerja serapan APBD perlu terus dioptimalkan, agar tidak kehilangan momentum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.
Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang tahun 2025 secara kumulatif tercatat hanya sebesar 3,22 persen. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 5,11 persen.
Selain itu, pertumbuhan tersebut juga masih di bawah target nasional, yaitu 7 persen, maupun target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB sebesar 6 sampai 6,5 persen.
Angka ini masih menempatkan NTB pada posisi buncit. Yaitu, tiga terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Hanya lebih baik dari daerah Papua Tengah, yang mengalami kontraksi minus 21,80 persen dan Provinsi Aceh dengan pertumbuhan ekonomi 2,97 persen. (*)
