Lombok Barat (NTBSatu) – Persoalan Rumah Potong Hewan (RPH) di Lombok Barat ternyata tidak hanya terjadi di kawasan Lembar. RPH yang berada di wilayah Kediri juga mengalami nasib serupa, bahkan lebih memprihatinkan karena telah lama tidak beroperasi alias telantar.
Kondisi ini menjadi sorotan, karena RPH seharusnya memiliki peran penting dalam menjamin keamanan pangan maupun sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kenyataannya, fasilitas tersebut justru telantar.
Kepala Desa Kediri, Fadholi Ibrahim mengungkapkan, salah satu penyebab utama tidak beroperasinya RPH tersebut adalah lokasi yang berdampingan langsung dengan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
“Selama ini RPH ini tak beroperasi, salah satunya disebabkan berdampingan dengan TPS. Ini mengganggu aktivitas dari RPH itu,’” ujarnya, Rabu, 1 April 2026.
Ia bahkan menilai, keberadaan TPS tersebut lebih dominan dan menimbulkan persoalan baru. Sampah yang kerap meluber hingga ke jalan raya tidak hanya mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap, mengingat lokasinya berada di jalur utama perbatasan Lombok Barat dan Lombok Tengah.
Fadholi menegaskan, kondisi tersebut sudah lama masyarakat keluhkan, terutama karena lokasinya dekat dengan pemukiman dan pondok pesantren. Ia pun mendorong agar TPS tersebut segera pemerintah relokasi.
“Sehingga keberadaannya sangat jorok dan merusak pemandangan serta menimbulkan bau. Untuk itu TPS itu harus direlokasi, itu harapan dan permintaan kami,” tegasnya.
Ia juga menyebut, kapasitas TPS yang ada saat ini tidak memadai. Dengan luas hanya sekitar tiga are, TPS tersebut justru menampung sampah dari lima desa, yakni Kediri, Kediri Selatan, Montong Are, Jagaraga Indah, dan Gelogor, bahkan dari luar wilayah Lombok Barat.
Senada dengan itu, Kepala Desa Montong Are, Mujitahid juga menilai, keberadaan TPS di lokasi tersebut tidak tepat. “Sebaiknya dipindah, kurang pas di lokasi ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun RPH Kediri sudah lama tidak aktif, keberadaan TPS di lokasi yang sama semakin memperparah kondisi dan membuat fasilitas itu sulit berfungsi kembali.
Tanggapan Pemerintah
Sementara itu, Kepala UPT RPH Lombok Barat, H. Jumrah mengakui, RPH Kediri memang tidak beroperasi karena faktor lokasi yang tidak mendukung. “Memang itu tidak beroperasi, karena dekat dengan TPS,” katanya beberapa waktu yang lalu.
Kondisi ini semakin mempertegas persoalan pengelolaan RPH di Lombok Barat. Sebelumnya, RPH Lembar juga terpantau mengalami berbagai keterbatasan fasilitas, mulai dari air bersih hingga sarana sanitasi yang belum memadai.
Ironisnya, di tengah kebutuhan akan layanan pemotongan hewan yang higienis, dua RPH di Lombok Barat justru belum mampu berfungsi optimal. Pemerintah daerah pun didorong untuk segera mengambil langkah konkret melalui relokasi TPS maupun revitalisasi fasilitas, agar RPH dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal. (Zani)
