Oleh: Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM.
Setiap Latihan Dasar (Latsar) CPNS, mereka dihadapkan pada tugas akhir pada substansi rancangan aktualisasi di instansi kerja pertamanya. Inovasi dan Layanan Publik mencerminkan dua sisi yang dihadapi oleh CPNS di era sekarang. Di satu sisi, mereka membawa potensi inovasi yang besar—khususnya generasi Z yang akrab dengan teknologi dan media sosial. Di sisi lain, mereka menghadapi tantangan nyata dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, yang tidak hanya membutuhkan kecakapan teknis, tetapi juga etika, moral, kemampuan berkomunikasi, serta fondasi administratif yang kuat. Inilah dualitas yang menjadi fokus bagaimana inovasi yang lahir dari CPNS baru dapat dikelola menjadi kekuatan transformasi birokrasi, sembari menjawab tantangan fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan berbasis digital dan menjaga kepercayaan dan partisipasi publik.
Pagi ini, saya berkesempatan menguji para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kabupaten Sumbawa. Mereka hadir untuk mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan rancangan aktualisasi dari berbagai lini pekerjaan—mulai dari kantor kecamatan, bagian hukum, administrasi pembangunan, administrasi keuangan, kearsipan hingga sektor lainnya. Rata-rata dari mereka adalah generasi Z, generasi yang lahir dan tumbuh di tengah arus deras teknologi digital. Keunggulan mereka sudah jelas: sangat adaptif dengan media sosial, menguasai teknologi informasi, dan memiliki kebiasaan yang akrab dengan berbagai perangkat digital. Dalam bahasa Bill Gates, mereka menguasai tool. Namun, seperti yang juga dikatakan Gates, teknologi hanyalah alat. The teacher is the most important. Mentor, coach dari Widyaiswara, para penguji, serta rekan kerja di lingkungan memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membentuk perilaku (behavioral engineering), etika, dan moral mereka. Sebab, menjadi aparatur sipil negara bukan hanya soal cakap teknologi, tetapi juga tentang integritas dan komunikasi yang baik dalam melayani masyarakat.
Inovasi dari Hulu: Ketika CPNS Generasi Z Menciptakan Terobosan
Yang menarik untuk dicermati, hampir seluruh CPNS yang mengikuti Latsar ini, dalam membuat rancangan aktualisasinya, menghasilkan inovasi, baik yang berbasis aplikasi maupun yang tidak berbasis aplikasi. Ini menunjukkan bahwa innovative work behaviour—yang mencakup kemampuan menumbuhkan ide/gagasan baru, membangun kreativitas, dan menerapkan ide tersebut sebagai pendorong inovasi dalam bekerja—telah menjadi karakteristik yang mulai terbentuk sejak awal masa tugas mereka. Penelitian Eni Lestariningsih (2022) di lingkungan instansi publik membuktikan bahwa innovative work behaviour berperan sebagai akselerator dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan pengaruh tidak langsung yang lebih kuat dibandingkan faktor lainnya terhadap kualitas SDM. Penelitian lain oleh Tomi Satria Maggara dan Syamsir (2024) juga mengkonfirmasi bahwa persepsi positif terhadap inovasi cenderung meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai, sementara inovasi dalam manajemen SDM menjadi kunci untuk membangun birokrasi yang responsif dan adaptif di era kontemporer.
Jika inovasi-inovasi yang lahir dari para CPNS ini dapat dikumpulkan dan dikohesikan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Bappeda dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) di tingkat kabupaten, serta unsur-unsur yang menangani inovasi untuk efektivitas pelayanan publik, maka ini akan menjadi indikator yang dahsyat dalam meningkatkan indeks inovasi dan indeks digitalisasi pemerintah kabupaten/kota. Sejak awal, mereka sudah mampu menghasilkan inovasi. Dengan adanya inovasi ini, akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam efektivitas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.
Penguatan Kelembagaan Inovasi: Kebijakan yang Sedang Bergulir
Pemerintah Pusat melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri telah mulai merespons potensi ini. Sejak tahun 2024, BSKDN menambahkan fitur pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) untuk menghimpun inovasi yang dihasilkan dari produk pembelajaran seperti rencana aktualisasi yang dihasilkan dari diklat CPNS, serta aksi perubahan dari berbagai pelatihan kepemimpinan. Langkah ini diambil mengingat tren pelaporan inovasi yang terus meningkat—pada tahun 2023 saja, 527 pemerintah daerah berpartisipasi melaporkan inovasinya dengan total 28.539 inovasi, capaian tertinggi sepanjang penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA).
Bahkan, Kabupaten Bulukumba telah melangkah lebih jauh dengan meluncurkan gerakan “One CPNS, One Innovation” yang mewajibkan setiap CPNS menghasilkan gagasan inovasi sebagai solusi kreatif di unit kerja masing-masing, yang juga menjadi bagian dari penilaian kinerja. Kebijakan ini sejalan dengan semangat bahwa inovasi tidak harus selalu berbasis teknologi tinggi, namun harus aplikatif dan memberikan dampak langsung pada masyarakat.
Praktik Baik di Dalam dan Luar Negeri
Secara nasional, tren inovasi sektor publik menunjukkan bahwa inovasi berbasis teknologi mendominasi kategori inovasi dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) periode 2014-2019, diikuti oleh inovasi proses dan inovasi produk/layanan. Sektor kesehatan, pertanian, serta lingkungan dan kehutanan menjadi sektor yang paling banyak melahirkan inovasi.
Di tingkat lokal, Kota Davao, Filipina, menjadi contoh keberhasilan pengelolaan inovasi digital. Pemerintah Kota Davao meraih tiga penghargaan utama dalam ajang pencarian praktik terbaik digitalisasi LGU se-Philippines pada tahun 2025. Inovasi mereka meliputi City Records Management System (CRMS) untuk pengelolaan arsip digital yang akuntabel, serta Davao City Reports (DCR) App sebagai platform resmi pengaduan, laporan, dan apresiasi warga yang memberdayakan partisipasi masyarakat melalui platform digital. Seperti yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah setempat, inovasi ini mencerminkan komitmen untuk menjadikan teknologi sebagai alat pemberdayaan, kemajuan, dan pelayanan publik yang tulus.
Sementara itu, Kota Iligan, Filipina, mengembangkan Township Innovation Management Application (TIMApp) yang merupakan bagian dari program Smart and Sustainable Communities Program (SSCP). Platform ini dirancang untuk meningkatkan perencanaan kota, kesiapsiagaan bencana, dan tata kelola pemerintahan, dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada teknologi tetapi juga pada program yang berpusat pada masyarakat.
Di tingkat global, Kota Goshen, Indiana, Amerika Serikat, dianugerahi Goldsmith Prize for Innovation in Local Government pada tahun 2025 untuk inisiatifnya mengimplementasikan platform kecerdasan buatan (AI) guna mempersiapkan tata kelola kota yang bertanggung jawab dan efektif. Inisiatif ini mencakup katalogisasi dan standardisasi data kota untuk meningkatkan transparansi dan akses, serta pemanfaatan AI untuk mengatasi krisis perumahan terjangkau dengan menyederhanakan proses pengembangan menjadi lebih cepat, efisien, dan ramah pengguna. Penghargaan ini menegaskan bahwa kota-kota kecil sekalipun dapat memimpin dalam penggunaan teknologi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.
Tantangan Fundamental: Membangun Fondasi Administratif dan Karakter
Di tengah geliat inovasi yang menjanjikan, terdapat tantangan fundamental yang tidak boleh diabaikan. Sebagai CPNS baru, ada empat tugas pokok yang harus mereka kuasai sejak awal: pencatatan, pendokumentasian, pemanfaatan, dan pengarsipan. Keempatnya bukan sekadar rutinitas kantor, tetapi merupakan pintu masuk untuk membangun evidence base—basis bukti yang kuat dalam setiap agenda pembangunan yang berbasis kinerja dan anggaran. Tanpa fondasi ini, digitalisasi hanya akan menghasilkan data yang berserakan, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit dipertanggungjawabkan.
Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pembentukan karakter. Pendidikan dan pendampingan bagi aparatur sipil ini pada hakikatnya adalah behavioral engineering—rekayasa perilaku. Untuk mewujudkan action mereka di lapangan, fondasi yang tidak kalah penting adalah moral of conduct, moral yang baik, serta etika yang kuat. Sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai negeri yang baru di seluruh sektor pelayanan publik, mereka tidak sekadar cepat dan efisien secara teknologi, tetapi juga tidak melupakan etika dan moral sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani dengan Trust, Transparansi, dan Partisipasi
Keberhasilan pengelolaan inovasi CPNS pada akhirnya bermuara pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani dengan bercirikan trust (kepercayaan), transparansi, dan partisipasi. Penelitian tentang inovasi sektor publik menekankan bahwa inovasi yang berkelanjutan membutuhkan kombinasi antara digital technologies dengan transformasi birokrasi yang mendorong keterbukaan dan keterlibatan publik.
Selaras dengan semangat meritokrasi dan manajemen talenta yang saat ini digencarkan oleh BKN, pengembangan kompetensi CPNS harus selaras dengan tiga pilar : latar belakang pendidikan, passion atau minat pribadi, dan kebutuhan organisasi. Ketiganya kemudian dirangkum dalam Human Capital Development Plan yang pada gilirannya menjadi Individual Development Plan (IDP) bagi setiap CPNS.
Penutup
Generasi Z di Kabupaten Sumbawa ini memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Kini, tugas kita—para mentor, widyaiswara, pimpinan perangkat daerah, serta institusi seperti Brida, Bappeda dan Kominfotik serta perangkat daerah terkait lainnya adalah memastikan bahwa potensi itu tidak hanya berhenti pada penguasaan teknologi, tetapi juga dikelola, dikoordinasikan, dan dikembangkan menjadi ekosistem inovasi yang terintegrasi. Pada saat yang sama, fondasi administratif dan pembentukan karakter harus terus diperkuat agar mereka tidak hanya menjadi inovator yang cerdas, tetapi juga aparatur yang berintegritas.
Karena pada akhirnya, kualitas layanan publik tidak diukur dari seberapa canggih alat yang digunakan, tetapi dari seberapa tulus dan profesional pelayanan itu diberikan kepada masyarakat, serta seberapa kuat kepercayaan publik yang berhasil dibangun melalui tata kelola yang transparan dan partisipatif. Inilah inti dari “Antara Inovasi dan Tantangan Layanan Publik”—sebuah perjalanan yang menuntut keseimbangan antara semangat berinovasi dan kesadaran akan tanggung jawab fundamental sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. (drna76)
