Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Lombok Timur Rampung, Koperasi Mulai Lakukan Uji Coba
Lombok Timur (NTBSatu) – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur, telah rampung 100 persen.
Namun sampai saat ini, bagunan belum bisa difungsikan secara komersil. Sebab, menunggu dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Sumaryadi, S.Pi., mengungkapkan, saat ini Pemkab Lombok Timur hanya tinggal menunggu berita acara dari Pemerintah Pusat.
”Bangunan fisiknya sudah 100 persen. Cuman berita acara serah terimanya itu belum ada dari KKP. Jadi kita masih nunggu juga, karena Pemda juga butuh itu untuk nanti kesepakatan penggunaan lahannya,” katanya kepada NTBSatu, Selasa, 31 Maret 2026.
Sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat, saat ini pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih dipercayakan kepada pihak Koperasi Merah Putih.
Status penggunaan bangunan ini juga masih bersifat pinjam pakai, karena dokumen serah terima belum terbit. Sekaligus menjadi keperluan uji coba fungsional dan pemeliharaan.
Beberapa fasilitas utama, mulai dari pabrik es hingga cold storage sedang menjalani tahap penyempurnaan teknis. Dalam masa uji coba, kualitas produksi es terbukti belum mencapai spesifikasi kematangan yang pemerintah inginkan.
Di sisi lain, Sumaryadi mengatakan, deretan kios kuliner yang berada di kawasan tersebut sudah memiliki banyak penyewa. Namun saat ini, penyewa belum bisa menempatinya.
“Kalau yang untuk kios kuliner dan lain-lain itu sebenarnya sudah ada peminatnya, cuma karena belum ada berita acara itu, jadi secara legalitasnya masih belum diserahkan sepenuhnya,” lanjutnya.
Sedangkan untuk rencana peresmian, Pemkab Lombok Timur mengaku belum mendapat jadwal pasti maupun daftar pejabat yang hadir. Isu mengenai kehadiran Presiden untuk meresmikan proyek ini juga belum terkonfirmasi, mengingat keputusan tersebut merupakan wewenang Pemerintah Pusat.
“Belum ada informasi pastinya. Kita juga menunggu apakah jadi Pak Presiden, apakah enggak kita juga belum tahu, karena ini keputusan pusat semua,” tegas Sumaryadi. (Inda)
