Oleh: Herwin Mopangga, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
Ketidakpastian global hari ini tidak lagi bersifat siklikal biasa. Ia telah bertransformasi menjadi tekanan struktural yang dipicu oleh eskalasi geopolitik, kenaikan harga energi, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat ke kisaran 3,2 persen pada 2026, dengan divergensi yang semakin tajam antara negara maju dan berkembang. Indonesia tidak berada di luar pusaran tersebut. Tekanan terhadap nilai tukar, inflasi, dan arus modal menjadi tantangan simultan yang menguji ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks inilah, ketepatan bauran kebijakan (policy mix) menjadi kunci, bukan hanya untuk bertahan tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan.
Inilah substansi yang saya kira perlu diapungkan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia di Palembang, 30 Maret hingga 02 April 2026 mendatang. Forum yang diikuti perwakilan lembaga riset dan akademisi berbagai perguruan tinggi ini tidak hanya berfungsi sebagai diseminasi hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), tetapi juga sebagai ruang dialektika antara otoritas moneter dan para ekonom dalam menguji relevansi kebijakan di tengah tekanan global.
Fakta bahwa tekanan ekonomi saat ini lebih banyak bersumber dari faktor eksternal yang berada di luar kendali otoritas domestik, mulai dari gangguan pasokan energi global hingga kebijakan suku bunga negara maju. Implikasinya, ruang kebijakan domestik menjadi semakin sempit. Dalam situasi tersebut, Bank Indonesia menghadapi dilema klasik kebijakan moneter, apakah menaikkan suku bunga untuk menjaga nilai tukar dan inflasi, atau menahannya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. RDG Bank Indonesia memilih pendekatan yang prudent dan seimbang dengan mempertahankan suku bunga di level 4,75 persen, sembari memperkuat stabilisasi nilai tukar melalui intervensi pasar dan operasi moneter.
Langkah ini mencerminkan strategi yang tidak semata defensif, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat. Namun stabilitas nilai tukar bukan sekadar isu pasar keuangan. Ia memiliki implikasi langsung terhadap inflasi melalui mekanisme imported inflation, terutama pada energi, pangan, dan bahan baku industri.
Kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik meningkatkan biaya produksi dan distribusi secara luas. Dampaknya, inflasi Indonesia sempat meningkat hingga sekitar 4,76 persen pada awal 2026, meskipun inflasi inti masih terkendali. Karakter inflasi seperti ini menunjukkan bahwa tekanan harga tidak lagi didorong oleh permintaan domestik, melainkan oleh faktor biaya (cost-push inflation) dari luar negeri.
Di saat yang sama, pemerintah melakukan langkah efisiensi anggaran untuk menjaga kesehatan fiskal di tengah potensi peningkatan subsidi energi. Sejumlah ekonom telah mengingatkan bahwa efisiensi fiskal tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa desain kebijakan yang tepat, efisiensi justru berpotensi menekan permintaan domestik, memperlambat aktivitas sektor riil, dan memperlebar kesenjangan antarwilayah. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi relatif terjaga bukan karena satu kebijakan tunggal, melainkan karena kombinasi kebijakan yang terkoordinasi.
Dalam konteks saat ini, bauran kebijakan mencakup:
1. Moneter (Bank Indonesia), meliputi stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar, pengendalian inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen, serta ekspansi likuiditas secara terukur untuk menjaga kredit.
2. Fiskal (Pemerintah), meliputi pengelolaan subsidi energi secara tepat sasaran, efisiensi anggaran yang tidak mengganggu aktivitas ekonomi, serta perlindungan sosial untuk menjaga daya beli.
3. Sektor Riil, berupa penguatan produksi pangan dan distribusi, efisiensi logistik dan energi, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor padat karya.
4. Koordinasi Pusat–Daerah, berupa penguatan TPIP dan TPID dalam pengendalian inflasi serta stabilisasi harga pangan berbasis wilayah.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia menjadi variabel penting dan jangkar utama yang mencegah tekanan eksternal berkembang menjadi krisis domestik. Fondasi kuat berupa pertumbuhan ekonomi positif, sektor perbankan solid dan likuid, inflasi inti terkendali, serta nilai tukar masih dalam batas stabil merupakan pertanda kepercayaan. Namun, risiko ke depan tetap tinggi. Ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, suku bunga global yang ketat, dan volatilitas arus modal dapat sewaktu-waktu mempersempit ruang kebijakan.
Pada akhirnya stabilitas tidak bisa dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai prasyarat menuju ketahanan ekonomi (economic resilience). Indonesia tidak cukup hanya menjaga agar tidak terguncang, tetapi harus mampu menyerap shock eksternal, beradaptasi dengan perubahan global dan tetap menjaga pertumbuhan yang inklusif.
FGD Bank Indonesia di Palembang ini memberikan pesan jelas bahwa kebijakan yang kredibel, terkoordinasi, dan adaptif menjadi cara efektif untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, ketepatan bauran kebijakan bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan. (*)
