Mataram (NTBSatu) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, menyoroti kualitas APBD NTB 2026, belum sepenuhnya selaras dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Direktrur Fitra NTB, Ramli menyampaikan, dalam visi-misi Iqbal-Dinda terdapat 10 program unggulan. Di dalamnya mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor.
Di antaranya: NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusi, NTB Agromaritim, NTB Pariwisata Berkualitas, E-Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance, serta NTB Connected.
Terhadap 10 janji politik Iqbal-Dinda, Ramli menyoroti alokasi anggaran dalam APBD NTB 2026 untuk mengeksekusi program unggulan tersebut.
Pada tahun 2026, kata dia, anggaran untuk 10 program unggulan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kecuali, program Desa Berdaya mengalami kenaikan.
“Keselarasan antara visi-misi dengan anggaran tidak ada. Kecuali Desa Berdaya mengalami kenaikan. Jadi, fokusnya Iqbal-Dinda adalah Desa Berdaya. Uang yang tidak ada untuk infrastruktur itu dialihkan ke Desa Berdaya,” ungkap Ramli, Jumat, 6 Maret 2026.
Catatan Fitra NTB, anggaran untuk program Desa Berdaya pada tahun 2026 adalah 2,41 persen dari total APBD atau sebesar Rp134,96 miliar rupiah. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hanya 0,11 persen dari total APBD.
Sementara sejumlah program lainnya mengalami penurunan. Misalnya, NTB Sehat dan cerdas, dari 12,38 persen tahun 2025 menjadi 8,95 persen tahun 2026. Kemudian, NTB Inklusif dari 0,57 persen menjadi 0,37 persen. NTB Agro Maritim, dari 1,80 persen menjadi 1,76 persen.
Selanjutnya, NTB Connected, dari 9,02 persen menjadi 4,19 persen. NTB Terampil dan Tangkas, dari 1,22 persen menjadi 0,34 persen.
Tanggapan Gubernur
Terhadap persoalan ini, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, tidak semua program membutuhkan pendanaan dari APBD. Beberapa program justru dibiayai melalui kementerian atau sumber lain, sehingga tetap berjalan meski kondisi keuangan daerah terbatas.
Contohnya, program peningkatan produktivitas pangan melalui optimalisasi lahan, sebagian besar anggarannya berasal dari Kementerian Pertanian.
“Yang tadinya dialokasikan untuk membangun irigasi baru, kita arahkan untuk revitalisasi yang lama. Dan itu berjalan. Seluas 10.400 hekatre optimalisasi lahan selesai 2025. Penting selesai programnya,” tegas Iqbal, Sabtu, 7 Maret 2026.
Sama hal dengan program NTB Connected. Selama satu tahun, kata Iqbal, NTB sudah membuka tujuh penerbangan menuju destinasi wisata baru. Di mana seharusnya ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun. “Dan itu juga tidak pake uang dari,” ujarnya.
Meski kondisi keuangan daerah terbatas, pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan sumber lain dalam pelaksanaan program, sehingga program tersebut tetap bisa berjalan.
“Yang harus kita lihat bukan berapa uang yang harus kita alokasikan, tapi apakah program itu bisa tercapai atau tidak,” ujarnya.
Iqbal juga menjawab soal kenaikan anggaran pada program Desa Berdaya. Ia menjelaskan, program Desa Berdaya menjadi salah satu prioritas utama, terutama karena berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan.
“Tidak mungkin kita tidak mengharapkan dana dari APBD, masalah kemiskinan salah satu yang fundamental, karena itu kita investasi lebih banyak ke situ,” ujarnya.
Sebagai informasi, untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB mengakselerasi Program Desa Berdaya Transformatif melalui penetapan 106 desa prioritas dan 40 desa berdaya tahun 2026.
Program ini, jelas Iqbal, didukung 144 pendamping bagi 7.250 kepala keluarga, verifikasi data DTSEN bersama BPS, serta alokasi anggaran bantuan keuangan desa, tenaga pendamping, dan transfer aset produktif.
“Pada APBD NTB 2026, pemerintah mengalokasikan dana OPD sebesar Rp450,04 miliar yang menjangkau 841 desa/kelurahan, dengan fokus signifikan pada desa miskin ekstrem,” ujarnya. (*)
