Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan parkir. Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengatakan, Pemkot telah melakukan konsultasi awal dengan Kemendagri pada akhir Desember 2025.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan langsung dengan menurunkan tim, menilai dan menentukan model pengelolaan parkir yang paling tepat diterapkan di Kota Mataram. Dalam pertemuan tersebut, Pemkot memaparkan potensi parkir dan sejumlah persoalan dalam pengelolaannya.
“Kami sudah menyampaikan gambaran potensi parkir di Kota Mataram. Tahap berikutnya, tim Kemendagri akan turun langsung untuk menilai kelayakan pengelolaan parkir di Mataram,” ujar Alwan, Senin, 2 Februari 2026.
Alwan menjelaskan, Pemkot saat ini menyiapkan dua opsi skema pengelolaan parkir, yakni melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Perusahaan Daerah (Perusda). Kedua model tersebut akan dinilai langsung oleh tim Kemendagri sebelum pemerintah daerah menetapkan pilihan akhir.
Menurutnya, tim kecil yang dibentuk untuk masa transisi pengelolaan parkir lebih cenderung merekomendasikan pola BLUD. Skema ini dinilai lebih fleksibel dalam operasional dibandingkan Perusda yang mensyaratkan penyertaan modal serta orientasi keuntungan.
“Kalau Perusda, manajemennya memang bisa lebih optimal dibanding UPTD, tapi ada konsekuensi modal dan target profit. Sementara BLUD lebih lentur secara operasional,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemkot Mataram tidak akan mengambil keputusan secara sepihak. Pemerintah daerah akan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) serta DPRD Kota Mataram dalam pembahasan lanjutan.
“Mudah-mudahan tidak ada hambatan berarti. Target kami, keputusan terkait pengelolaan parkir sudah bisa ditetapkan paling lambat akhir Februari,” katanya.
