Mataram (NTBSatu) – Kawasan Eks Bandara Selaparang hingga lingkaran Rembiga, Kota Mataram, kini bertransformasi menjadi titik kemacetan baru. Hal tersebut akibat menjamurnya pedagang kaki lima yang meluber hingga ke bahu jalan.
Kondisi ini karena belum tuntasnya mekanisme pemanfaatan aset lahan milik Angkasa Pura, yang hingga kini masih terganjal status administrasi.
Satpol PP Kota Mataram mengidentifikasi, keberadaan pedagang di badan jalan merupakan dampak langsung dari belum adanya kepastian ruang bagi UMKM di dalam area bandara.
Kepala Satpol PP Kota Matram, Irwan Rahadi menjelaskan, awalnya terdapat rencana untuk merelokasi para pedagang ke dalam area lahan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Namun, rencana tersebut urung terlaksana karena belum adanya kesepakatan resmi terkait pengelolaan lahan tersebut.
“Khusus di Eks Bandara Selaparang, awalnya ada wacana pedagang diakomodir di dalam lahan oleh pihak pengelola. Namun, karena sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pedagang akhirnya menggunakan badan jalan,” ungkapnya, Rabu, 14 Januari 2026.
Ketiadaan PKS ini menyebabkan para pedagang tidak memiliki pilihan selain mendirikan lapak di atas trotoar dan sempadan jalan.
Dampaknya, ruas jalan Rembiga yang menjadi jalur utama sering mengalami penyempitan yang memicu kemacetan parah. Terutama, pada jam-jam sibuk sore hari.
Di kawasan Eks Bandara Selaparang, tercatat ada sekitar 30 hingga 40 pedagang yang aktif berjualan. Namun, masalah utama yang muncul bukanlah aktivitas berjualannya, melainkan keberadaan lapak-lapak permanen di atas trotoar.
“Kami tidak melarang masyarakat mencari rezeki, tetapi estetika kota harus tetap terjaga. Kendala kami di eks bandara adalah banyaknya pedagang yang meninggalkan rombong atau lapak mereka di atas trotoar setelah jam operasional selesai,” ujar Irwan.
Bakal Jadi Pusat Kuliner
Meski terganjal masalah administrasi aset pihak ketiga, Satpol PP tetap melakukan pengawasan intensif untuk memastikan aktivitas perdagangan tidak semakin menutup akses publik.
“Kami ingin usaha masyarakat tetap berjalan. Tetapi, jangan sampai mengorbankan fasilitas umum atau menyebabkan kemacetan yang merugikan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, wacana terkait penataan Eks Bandara Selaparang sangat penting sebagai bagian dari rencana besar menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Mataram.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan, pergantian manajemen di tubuh PT Angkasa Pura menyebabkan PKS yang sebelumnya telah disusun perlu dikaji ulang.
“PKS ini jadi syarat utama, karena menyangkut lahan milik PT Angkasa Pura. Kami harap bisa segera ditandatangani,” ujarnya. (*)
