Pulau Kaung Dorong Kemandirian Ekonomi Lewat Budidaya Kerang Mutiara
Mataram (NTBSatu) – Desa Pulau Kaung terus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, melalui budidaya kerang mutiara yang tumbuh sebagai sektor unggulan.
Sektor ini tumbuh sebagai tumpuan utama karena minat warga yang besar, serta peluang pasar yang tetap stabil.
Kepala Desa Pulau Kaung, Abdul Rasyid menegaskan, warga menunjukkan komitmen besar untuk mengembangkan usaha kelautan ini.
“Pengembangan potensi saat ini budidaya kerang mutiara. Warga saya yang pelaku budidaya sebanyak 70 persen,” ujarnya kepada NTBSatu, Selasa, 25 November 2025.
Para pembudidaya membutuhkan waktu cukup panjang untuk menghasilkan mutiara berkualitas. “Untuk panen kerang mutiara, pelaku awal selama sembilan bulan,” jelasnya.
Selain itu, usaha kerang mutiara di Pulau Kaung masih berfokus pada penjualan kerang utuh kepada perusahaan. Perusahaan lalu mengolahnya menjadi biji mutiara, sementara daging kerang sebenarnya bisa masyarakat konsumsi. Namun, warga belum memanfaatkan peluang tersebut.
“Pembudidaya hanya menjual kerangnya saja ke perusahaan. Nanti perusahaan membuat biji mutiara, dan dagingnya bisa dikonsumsi namun selama ini belum pernah menjual isi atau dagingnya,” tambahnya
Ia juga menjelaskan, bantuan masih datang dalam jumlah terbatas sehingga masyarakat tetap menjalankan usaha dengan modal sendiri.
“Yang dari dana Pokir DPR kabupaten saja berupa spat mutiara, itu hanya satu dua kelompok saja yang dapat,” ungkapnya.
Namun, keterbatasan bantuan tidak mengurangi semangat masyarakat untuk memperluas aktivitas budidaya untuk meningkatkan perekonomian warga.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, dalam RPJMD NTB tahun 2025, terdapat tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
