Letak Strategis Dekat Bandara Perkuat Ekonomi UMKM dan Sektor Jasa di Lempeh
Mataram (NTBSatu) – Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa menyimpan peluang ekonomi yang cukup besar berkat letaknya yang berada tepat di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III (SWQ).
“Ada bandara, Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin III (SWQ),” ungkap Lurah Lempeh, Deni Armansyah, S.STP., kepada NTBSatu, Jumat, 21 November 2025.
Keberadaan bandara memberi dorongan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Posisi strategis ini mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas jasa, pusat bisnis, serta usaha akomodasi yang berpotensi mendukung UMKM setempat.
“Dampak untuk warga lempeh pasti ada, jika betul-betul dimaksimalkan. Karena gravitasi ekonomi, seperti rumah makan, akomodasi, dan jasa transportasi,” ungkapnya.
Dengan posisi Lempeh sebagai pintu masuk menuju Kota Sumbawa, peluang berkembang bagi UMKM juga semakin terbuka. Sektor potensial seperti warung, rumah makan, dan coffeshop bisa untuk dikembangkan.
“Warung, rumah makan, coffeeshop, jasa transportasi, dan pusat oleh-oleh menjadi sektor potensial,” tutur Deni.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong penguatan UMKM. Dengan potensi besar dari sektor jasa yang bertumpu pada arus penumpang bandara, Lempeh memiliki kesempatan luas untuk memperkuat ekonomi warganya melalui UMKM, akomodasi, dan layanan pendukung.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
