Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memastikan, telah mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota.
Bahkan salah satu dokumen, yakni peta lokasi pengembangan serta luas area sudah selesai. Termasuk juga, rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi juga sudah dilakukan.
“Kita sudah usulkan untuk pembentukan KEK Samota, tinggal kita konsisten untuk melengkapi infrastruktur dan sarana pendukung lainnya,” ujar Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi.
Jika KEK Samota terealisasi, maka hal itu akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa. Apalagi di Sumbawa infrastruktur perhubungan darat sudah bagus, laut, dan udara sudah memadai. Sehingga bisa memperkuat arus kunjungan wisatawan.
“Ada 6 komoditas andalan Samota yakni rumput laut, udang, kerapu, ikan tangkap, bandeng, dan ubur-ubur. Jika itu bisa kita kelola dengan baik, akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di samping sektor pariwisata,” ucapnya.
Ia berharap, dengan adanya pengembangan KEK Samota ini akan memberikan manfaat terhadap penguatan ekosistem pengembangan komoditas unggulan daerah. Seperti pertanian, perkebunan, peternakan, sentra garam, rumput laut, perikanan dan kelautan.
Selain itu, dengan pengembangan KEK Samota juga harapannya memberikan manfaat dalam penguatan swasembada pangan, air, dan energi berkelanjutan. Pengembangan pariwisata alam, budaya dan minat khusus, serta penguatan kapasitas fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan daerah.
“Potensi tersebut harus kita kelola sebaik-baiknya sebagai salah satu modal pembangunan untuk mengeksplorasi kemajuan ekonomi di pulau Sumbawa,” ujarnya.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (*)
