Lombok Timur (NTBSatu) – Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, mengungkap indikasi kuat praktik monopoli penyediaan bahan pokok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menduga sejumlah pemilik dapur di Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sengaja mengendalikan rantai pasok sehingga merugikan perekonomian masyarakat lokal.
Amrul Jihadi menjelaskan bahwa praktik ini menyimpang dari tujuan utama program yang jadi agenda utama Presiden Prabowo Subianto untuk memberdayakan ekonomi lokal.
Menurutnya, para pemilik dapur tersebut justru memilih bekerja sama dengan suplier besar dari luar daerah untuk mendatangkan bahan baku.
“Seharusnya program MBG ini mengangkat kesejahteraan nelayan, petani, dan pelaku UMKM di sekitar kita. Namun, kami menemukan fakta bahwa mereka justru mengambil bahan dari pemasok eksternal,” tegas Amrul, Senin, 13 Oktober 2025.
Ia menilai model bisnis semacam ini hanya memperkaya sekelompok kecil orang dan mematikan potensi ekonomi kerakyatan.
Masyarakat kecil seharusnya mendapat manfaat program ini, namun menjadi tidak terealisasi akibat praktik tersebut.
“Sirkulasi ekonomi dari program strategis ini tidak menyentuh masyarakat kecil di sekitar lokasi program,” ujarnya.
Menyikapi temuan ini, Amrul Jihadi secara tegas mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera turun tangan.
Ia meminta BGN sebagai penanggung jawab utama program untuk menertibkan dan membongkar dugaan praktik monopoli yang merusak semangat awal program MBG.
Amrul menyebut sangat tidak pantas jika perputaran ekonomi program besar ini hanya berputar ke para pemilik dapur yang ia sebut serakah dan bermental monopoli.
Ia mengingatkan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang negara untuk mencetak Generasi Indonesia Emas 2045.
“Program ini memiliki visi yang sangat baik. Oleh karena itu, semua pihak harus memastikan pelaksanaannya berjalan ideal, baik dari sisi kesehatan, infrastruktur, maupun dampak ekonomi kerakyatannya benar-benar tercapai,” pungkasnya. (*)
