DPRD Sumbawa Sebut Pemotongan Dana Transfer Bisa Sebabkan Keuangan Daerah Kolaps
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Wakil Ketua II DPRD Sumbawa, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., mengkritisi kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya, pemotongan ini berpotensi membuat kondisi keuangan daerah kolaps jika tidak segera dievaluasi.
“Kami sangat bergantung pada dana transfer pusat, dengan rasio sekitar 30 persen dari total anggaran kami. Pemotongan sebesar hampir seperempat APBD ini bukan sekadar angka, tetapi ancaman serius yang bisa membuat daerah kolaps,” ujarnya kepada NTBSatu melalui panggilan WhatsApp, Rabu 8 Oktober 2025.
Gitta menyebutkan, pemotongan ini tanpa sosialisasi memadai sehingga pemerintah daerah dan DPRD minim informasi mengenai mekanisme dan dampak kebijakan tersebut.
“Kami seperti mendapat harapan palsu. Dana sudah direncanakan untuk program penting, tiba-tiba dipotong dengan total yang fantastis,” katanya.
Gitta juga meragukan janji Pemerintah Pusat, untuk mengganti pemotongan TKD dengan kenaikan alokasi APBN di masa depan. Ketidakpastian waktu dan mekanisme pelaksanaannya justru menambah kekhawatiran daerah.
“Kapan kenaikan itu akan disinkronkan? Apakah ada aturan yang mengatur secara jelas? Sampai sekarang tidak ada kepastian. Tanpa itu, daerah seperti kami hanya dibiarkan dalam kebingungan dan kegaduhan,” ujarnya.
Gitta mengibaratkan, kebijakan ini seperti mencuri seperempat tabungan daerah yang sudah menjadi prioritas seperti infrastruktur dan hak pegawai.
“Bayangkan jika punya tabungan Rp10 juta, tiba-tiba dicuri seperempatnya, tentu sangat merugikan untuk daerah seperti kami ini,” ujarnya.
DPRD Sumbawa bersama pemerintah daerah menolak kebijakan ini dan meminta Pemerintah Pusat segera evaluasi, serta memberikan solusi konkret dan transparan.
“Kami mendesak dialog terbuka antara pusat dan daerah, agar kebijakan ini tidak merugikan daerah yang sudah berjuang memenuhi kebutuhan masyarakat,” tambahnya. (*)
