Profile Gedung DPRD NTB yang Ludes Dibakar Massa, Usianya Sudah 20 Tahun Tanpa Renovasi
Mataram (NTBSatu) – Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jalan Udayana, Kota Mataram, ludes terbakar dalam aksi demonstrasi besar pada Sabtu, 30 Agustus 2025 siang.
Pantauan NTBSatu, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB mendatangi Gedung DPRD setelah berunjuk rasa di Mapolda NTB.
Aksi yang awalnya berupa orasi berujung ricuh hingga membakar gedung parlemen daerah tersebut.
Sejumlah ruangan komisi, fasilitas kantor, hingga Ruang Ketua DPRD NTB hangus dilahap api. Asap tebal membumbung tinggi, sementara tim pemadam berusaha keras menjinakkan si jago merah.
Kericuhan dipicu oleh kemarahan massa atas kenaikan gaji DPR RI hingga Rp3 juta per hari. Kemudian tragedi tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, korban mobil taktis Brimob. Sambil meneriakkan “revolusi”, massa membakar bukan hanya pagar, melainkan hampir seluruh ruangan dalam gedung.
Massa aksi juga membawa sejumlah tuntutan. Mulai dari menolak RUU KUHAP, menghentikan represifitas aparat, hingga mendesak pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Namun, jauh sebelum tragedi ini terjadi, eksekutif pernah memberi sinyal untuk merenovasi Gedung DPRD NTB karena kondisinya kurang representatif.
Pernyataan Gubernur Iqbal
Catatan NTBSatu, eksekutif pernah pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat, 11 April 2025 lalu, menyampaikan rencana renovasi. “Ini inisiatif gubernur langsung, menghadirkan Kantor DPRD NTB yang representatif. Kita upayakan masuk di APBD 2026,” ujar Gubernur ketika itu.
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu bahkan menyatakan siap melakukan efisiensi anggaran dari pos lain. Tujuannya untuk memastikan perbaikan Gedung DPRD bisa terlaksana.
Menurutnya, selain sudah 20 tahun tidak pernah direnovasi. Banyak fasilitas gedung yang harus diperbaiki.
“Gedung DPRD adalah aset negara sekaligus representasi wakil rakyat. Prinsipnya menjaga marwah lembaga ini agar tetap terhormat,” tegasnya.
Pemprov NTB, kata Iqbal, akan melakukan renovasi secara bertahap mulai tahun 2026 mendatang, dengan anggaran bersumber dari APBD. (*)
