Mataram (NTBSatu) – Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak NTB menggelar konferensi pers terbuka di Teras Udayana, Kota Mataram, Rabu, 30 Arpil 2025.
Dalam aksi simbolik yang menarik perhatian publik, mereka mengirimkan sebuah “kotak teror keresahan” kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Pengiriman melalui layanan ojek online (ojol).
Kotak tersebut berisi dokumen penolakan atas rencana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke Dinas Sosial.
Aliansi menolak keras rencana peleburan ini. Mereka menyebut langkah tersebut sebagai ancaman serius terhadap efektivitas perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan pengarusutamaan gender di NTB.
Melalui naskah berjudul “Urgensi Penolakan Peleburan DP3AP2KB ke Dinas Lain”, aliansi menegaskan, isu-isu yang DP3AP2KB tangani bersifat lintas sektor dan penanganannya wajib dengan pendekatan khusus.
“Tidak bisa dicampur dalam tugas dinas lain yang memiliki beban besar, seperti Dinas Sosial,” kata Juru Bicara Aliansi, Nur Jannah.
Dalam catatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pelayanan terhadap kelompok rentan di NTB masih membutuhkan penguatan. Bukan pelemahan struktur.
Mereka menyoroti pemisahan fungsi DP3AP2KB justru mendorong kerja yang lebih terfokus, efektif, dan progresif.
Perkuat Kinerja DP3AP2KB
Ia juga memaparkan, enam langkah konkret untuk memperkuat kinerja DP3AP2KB. Di antaranya, penyusunan Renstra Mini, pelibatan CSO sebagai pendamping, reaktivasi Pokja PUG, pengembangan Dashboard Data Gender NTB. Kemudian, pembentukan Forum Koordinasi Provinsi-Kabupaten/Kota, dan penguatan SDM ASN dalam pelatihan berbasis gender.
Nur Jannah menyatakan, pendekatan pembangunan inklusif tidak bisa tercapai dengan mereduksi isu gender ke dalam ranah sektoral.
“Kami khawatir, jika fungsi DP3AP2KB dilebur ke Dinas Sosial, isu perempuan dan anak justru tenggelam dalam beban kerja yang terlalu luas,” tegasnya.
Sementara itu, penggunaan ojek online dalam pengiriman kotak simbolik ini sebagai cara kreatif dan damai. Tujuannya menyuarakan keresahan masyarakat sipil kepada pemerintah.
Puluhan aktivis mengenakan pakaian serba hitam, sebagai simbol duka atas terancamnya lembaga yang selama ini menjadi garda depan perlindungan perempuan dan anak di NTB.
Aliansi berharap Gubernur NTB membuka ruang dialog, mendengar aspirasi publik. Serta, mempertimbangkan ulang kebijakan peleburan yang kontraproduktif terhadap agenda inklusivitas dan keadilan sosial di NTB. (*)
