Mataram (NTBSatu) – Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) merupakan topik yang krusial untuk dimasukan ke dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, mendorong pengarusutamaan GEDSI perlu terintegrasi dalam proses – proses perencanaan hingga pelaksanaan sebuah program di setiap lembaga.
“Hal ini bertujuan, mendorong lahirnya program dan kebijakan di tingkat pemerintah yang lebih inklusif. Sehingga, mampu melibatkan berbagai lapisan kelompok,” ucap Perencana Ahli Madya/Koordinator KMC Bappeda Provinsi NTB, Suryani Eka Wijaya.
Sehubungan dengan itu, hadir Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).
Yakni, sebuah kemitraan antara Indonesia dan Australia. Mereka bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Saat ini, tengah menyusun Kajian Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (Public Expenditure and Revenue Analysis/PERA).
“Kajian ini terlaksana di delapan provinsi yang menjadi bagian dari Program SKALA di seluruh Indonesia, termasuk NTB,” sebut Suryani.
PERA bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik guna meningkatkan layanan publik yang lebih inklusif.
Adapun, hasil analisis awal PERA di Provinsi NTB, mengungkap permasalahan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah di NTB.
“Ke depannya, kajian PERA menjadi masukan penting dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi NTB, sejalan dengan proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek,” tukas Suryani. (*)
