Pemprov Targetkan Empat Kabupaten Jadi Pemegang Saham PT Jamkrida NTB Syariah
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menargetkan empat kabupaten, yaitu Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Sumbawa Barat untuk segera bergabung sebagai pemegang saham PT Jamkrida NTB Syariah.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang digelar di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Kamis, 27 November 2025
Saat ini, pemegang saham Jamkrida NTB Syariah terdiri dari Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Najamuddin Amy mengatakan, Pemprov mendorong empat kabupaten tersebut untuk segera merampungkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal, agar dapat resmi menjadi pemegang saham.
“Kami berharap empat kabupaten yang belum bergabung menyegerakan penetapan Perda penyertaan modal. Targetnya, tahun depan seluruh 10 kabupaten/kota di NTB menjadi pemegang saham,” ucapnya.
Ia menilai keikutsertaan seluruh pemerintah daerah akan memastikan manfaat BUMD tersebar merata di seluruh NTB, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
“Ketika seluruh kabupaten dan kota bergabung, maka kebijakan penjaminan akan jauh lebih efektif dan berdampak, karena seluruh daerah bergerak dalam satu ekosistem BUMD yang sama,” jelasnya.
Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Syariah
Dalam kesempatan itu, Najamuddin juga menekankan pentingnya penguatan Good Corporate Governance (GCG) pada Jamkrida NTB Syariah. Mulai dari manajemen SDM, standar operasional, pengawasan, manajemen risiko hingga kepatuhan.
“Tujuannya bukan hanya menghasilkan dividen, tetapi memastikan perusahaan tetap berkelanjutan, profesional, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemprov NTB juga mendorong agar seluruh BUMD, termasuk PT BPR NTB memperluas layanan berbasis syariah.
“Jika BPR NTB belum syariah, maka pembiayaannya tidak bisa dijamin oleh PT Jamkrida Syariah karena akadnya harus selaras,” jelasnya.
Kinerja Jamkrida 2022–2024 Terus Tumbuh
Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati melaporkan kinerja perusahaan yang terus menunjukkan tren positif. Laba bersih meningkat dari Rp2,22 miliar (2022) menjadi Rp3,25 miliar (2024) atau tumbuh 46,5 persen.
Dividen naik dari Rp1,33 miliar (2022) menjadi estimasi Rp1,95 miliar (2024). Dan Penjaminan Kredit Produktif tercatat Rp357,1 miliar (2024) sebagai dukungan bagi UMKM dan sektor riil.
“Capaian ini adalah bentuk komitmen Jamkrida NTB Syariah dalam mendukung keberlanjutan ekonomi daerah,” ujar Taufik.
Selaras dengan RPJMD 2025–2029
Najam menjelaskan, perluasan kepemilikan saham daerah turut sejalan dengan arah pembangunan RPJMD 2025–2029 di bawah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Indah Damayanti.
BUMD diproyeksikan berperan lebih besar dalam penurunan kemiskinan ekstrem, pengembangan desa tematik, dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di 106 desa desil 1.
Selain itu, Pemprov NTB tengah menyiapkan NTB Capital, sebuah BUMD baru di bidang investasi. Jamkrida NTB Syariah akan masuk dalam ekosistem baru tersebut melalui model subholding
Dengan penguatan tata kelola dan perluasan kepemilikan saham, Pemprov NTB menegaskan BUMD harus menjadi motor ekonomi baru bagi daerah.
“Kami ingin BUMD bekerja lebih profesional dan menjadi kekuatan ekonomi yang komprehensif bagi masyarakat NTB,” tutup Najam. (*)
