Mahdalena Apresiasi Aksi Tanpa Anarkis, DPR RI Tetap Sediakan Ruang Dialog
Mataram (NTBSatu) – Anggota DPR RI, Hj. Mahdalena menegaskan, bahwa hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), semua warga bertanggung jawab setara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Lebih dari itu, setiap individu wajib menjaga keutuhan NKRI dalam situasi apapun. Kemudian, Pancasila sebagai nilai luhur menjadi pedoman berbangsa dan bernegara.
Hal itu disampaikan Mahdalena saat sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Kabupaten Dompu, NTB, Sabtu 13 September 2025 malam ini.
Hj. Mahdalena lantas menyinggung protes keras yang dilakukan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di DPR RI dan sejumlah daerah beberapa waktu lalu.
Memang, kata politisi PKB ini, demonstrasi juga punya dasar hukum dan berhak mendapat perlindungan. Namun masih banyak saluran lain, salah satunya lewat diskusi dengan pokok berbangsa dan bernegara.
Melalui momen tersebut masyarakat dapat menyampaikan langsung unek-unek dan saran yang tidak tersampaikan selama ini terkait kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saya selalu ada setiap momen reses dan sosialiasi tertentu untuk masyarakat menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai anarkis dan tidak terkendalikan,” ajaknya.
Aspirasi disampikan dengan keras itu patut dihargai. Bisa saja, kata dia, masih melihat banyak kekurangan di DPR RI.
“Tapi ada nilai-nilai pancasila yang kita jaga bersama,” ujarnya mengawali sosialisi empat pilar kebangsaan tahap VI di Dompu.
Suasana sosialisasi semakin hidup ketika Mahdalena menyinggung dua tokoh dunia. Yakni, Bung Karno dengan Presiden Yugoslavia, Josef Broz Tito,: “Tuan Tito, jika Anda meninggal nanti, bagaimana nasib bangsa anda?” , Tito berkata, “Aku memiliki tentara-tentara yang berani dan tangguh untuk melindungi bangsa kami” Bung Karno membalasnya, “Aku tidak khawatir, karena aku telah meninggali bangsaku dengan sebuah way of life, yaitu Pancasila.
Menurut para ahli sejarah di Serbia, di antara Indonesia dan Yugoslavia, yang paling berkemungkinan pecah atau mengalami disintegrasi seharusnya Indonesia.
Karena, Yugoslavia wilayahnya tidak terpisah-pisah dan tidak beretnis sebanyak Indonesia. Namun, pada akhirnya, bangsa Yugoslavia pecah menjadi tujuh negara-negara kecil seperti Serbia, Kroasia, Bosnia, Slovenia, Montenegro, Kosovo dan Makedonia.
“Ternyata, menurut mereka, bangsa Indonesia lebih beruntung karena memiliki pegangan hidup Pancasila yang menyatukan penduduknya yang terdiri atas berbagai suku/golongan dan memeluk berbagai agama dan kepercayaan,” ujarnya.
Menyadari akhir-akhir ini ada poin-poin koreksi dari masyarakat, disadari bahwa protes dari masyarakat terkait kekurangan penyelenggara negara terutama di tujukan kepada DPR dari Pusat Hingga di daerah itu sebagai eveluasi bersama.
Ia mencontohkan di Komisi VIII, selama ini dalam membahas kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan ibadah Haji hingga pembentukan Badan haji menjadi kementrian haji itu membutuhkkan tenaga ekstra.
Rapat dilaksanakan berhari-hari dari pagi hingga larut malam dilakukan atas dasar tanggung jawab tugas sebagai wakil rakyat.
“Tentu tidak harus dipukul rata bahwa wakil rakyat dalam bekerja tidak maksimal, masih banyak yang memang bekerja sungguh-sungguh berdedikasi untuk rakyat”, ucapnya.
Dirinya meyakini bahwa, Indonesia ke depan akan menjadi negara berkembang yang akan menjadi negara maju.
Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil setiap tahunnya diatas 5 persen. Bahkan Presiden Prabowo akan menggalakkan kembali Implementasi PAsal 33 UU 1945, sebagai landasan Ekonomi dan kesejahteraan sosial.
“Implementasi PAsal 33 UUD 45 tersebut akan menjadi semangat baru membangun ekonomi Indonesia yang maju dan berdaulat,” uangkapnya semangat. (*)
