Isu Darurat Militer Trending di Indonesia, Lima Negara ini Pernah Rasakan Dampaknya
Mataram (NTBSatu) – Istilah darurat militer sedang ramai diperbincangkan warganet, khususnya di platform X. Pencarian terhadap istilah ini meningkat seiring eskalasi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 yang menimbulkan ketegangan politik di Indonesia.
Topik darurat militer bertahan sebagai pembahasan paling populer sejak Minggu hingga Selasa, 2 September 2025.
Sebagian pengguna X bahkan meminta masyarakat menghentikan aksi unjuk rasa untuk mencegah potensi berlakunya darurat militer.
Salah satu cuitan di X menyebutkan bahwa, “Sebarkan untuk info agar hari ini tidak demo dulu dikarenakan menghindari Darurat Militer. Ini bisa dilihat yang belum paham kenapa jangan sampai darurat militer. Mundur dulu sejenak bukan berarti kalah,” tulis akun X @kunaouneta.
Sebagai informasi, darurat militer bukan fenomena baru dalam politik modern. Beberapa negara menerapkan kebijakan ini saat stabilitas nasional terancam dan mekanisme hukum sipil tidak mampu mengatasi krisis.
Secara umum, kondisi ini menggambarkan situasi negara dalam bahaya besar, dengan ancaman lebih serius daripada keadaan darurat sipil.
Pembatasan kebebasan sipil, pengawasan ketat, hingga pengendalian penuh oleh aparat militer biasanya mengikuti kebijakan tersebut biasanya.
Dampaknya pun beragam, mulai dari upaya menjaga ketertiban hingga memicu kontroversi pelanggaran hak asasi manusia.
Melansir Goodstats.id, berikut lima negara yang pernah menetapkan darurat militer dalam kurun lima tahun terakhir:
- Thailand (2025)
Pemerintah Thailand menerapkan darurat militer di perbatasan setelah pecah bentrokan bersenjata dengan Kamboja pada Agustus 2025.
Ratusan ribu warga sipil mengungsi karena meningkatnya ketegangan. Pemerintah Thailand mengerahkan penuh militer untuk mengendalikan keadaan.
- Korea Selatan (2024)
Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Desember 2024 saat krisis politik menjelang pemakzulan. Namun, langkah itu memicu penolakan luas dari parlemen dan masyarakat, hingga akhirnya kebijakan tersebut dicabut hanya dalam hitungan jam.
- Ethiopia (2023)
Pemerintah Ethiopia memberlakukan hal tersebut pada Agustus 2023 di wilayah Amhara untuk meredam konflik.
Status ini berlangsung hingga pertengahan 2024. Penandanya adalah dengan pembatasan pergerakan warga, penutupan internet, dan operasi militer besar terhadap kelompok bersenjata.
- Ukraina (2022)
Ukraina mulai menerapkan darurat militer sejak 2018 pasca ketegangan di Laut Hitam. Mereka memperpanjang kebijakan itu pada 24 Februari 2022 setelah invasi Rusia. Hingga kini, status darurat terus berlaku dan mendapat perpanjangan berkala dari parlemen.
- Myanmar (2021)
Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021 melalui kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi.
Junta kemudian menetapkan keadaan darurat, membatasi kebebasan pers, menahan ribuan aktivis, serta memicu protes besar-besaran di berbagai wilayah. (*)
