Mataram (NTB Satu) – Para pelaku UMKM kurang menyambut baik program pemberian label halal gratis oleh pemerintah pusat, karena menganggap rumitnya persyaratan yang harus dilengkapi.
Salah satu pelaku UMKM lokal, Nining Aningsih mengatakan, rumitnya persyaratan label halal dari pemerintah pusat sudah dirasakannya sejak tahun 2020. Ketika itu ia mengurus persyaratan kelengkapan izin usaha pada bidang kuliner.
Baca Juga:
- Keluarga, Kerja, dan Organsasi, Rahmawati Berhasil Lulus Cepat 3,5 Tahun
- SMP dan SMK Muhammadiyah Gelar Uji Publik Tahfiz, Tahsin, dan Pidato Bahasa Asing
- Kisah Binda Nitasari, Mahasiswi STKIP Tamsis Bima Lulus 3,5 Tahun di Tengah Keterbatasan
- Ternyata Ini 15 Perusahaan Tempat Kerja Terbaik di Indonesia 2025
“Dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), belum lagi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memakan banyak waktu, survei lokasi dan proses alur produksi, pemeriksaan dan pelatihan dengan sertifikat,” jelasnya, Selasa, 11 Juni 2023.
Selain itu, Nining juga mengatakan, ia sudah mengurus label halal sejak tahun 2020. Namun saat itu masih dikenakan biaya hingga Rp2,5 juta.
