Mataram (NTBSatu) – Mutasi perdana pejabat Pemprov NTB siang ini dilaksanakan secara tertutup. Termasuk untuk awak media.
Proses mutasi dan pelantikan sejumlah pejabat eselon di lingkup Pemprov NTB berlangsung di Pendopo Gubernur NTB.
Mutasi pejabat tertutup ini merupakan pertama kalinya selama kepemimpinan di NTB. Di mana sebelum-sebelumnya, agenda mutasi selalu terbuka untuk awak media.
Pantauan NTBSatu di lapangan, para wartawan hanya diberi akses terbatas untuk mengambil gambar dari gerbang pendopo.
Sejak pukul 13.30 Wita sejumlah awak media sudah hadir di lokasi untuk melakukan peliputan. Namun, petugas pengamanan pendopo menyampaikan bahwa hanya pejabat yang dilantik dan tamu undangan tertentu yang diperkenankan masuk.
Para jurnalis hanya dapat mengambil gambar dan video dari kejauhan saat para pejabat datang memasuki area pendopo. Tidak ada keterangan resmi maupun penjelasan tertulis yang diberikan kepada media terkait alasan pembatasan ini.
Kondisi ini mengejutkan dan menuai kekecewaan dari kalangan wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan pemerintahan.
Mereka menilai pembatasan ini mencederai prinsip keterbukaan informasi publik, yang semestinya pemerintah daerah junjung tinggi.
“Ini sangat disayangkan. Selama saya meliput di NTB, baru kali ini pelantikan pejabat secara tertutup dari media. Biasanya kami dilibatkan, bahkan diberi siaran pers dan dokumentasi resmi. Tapi kali ini kami seperti tidak dianggap,” Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB, Marham.
Kecaman juga datang dari Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah NTB, Hans Bahanan. Ia menyayangkan tindakan Pemprov NTB yang menutup akses media dalam pelantikan pejabat publik.
Menurutnya, pembatasan ini bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang selama ini digaungkan.
“Pelantikan pejabat publik adalah peristiwa penting yang menyangkut pelayanan publik. Ini bukan urusan private. Melainkan hal yang patut diketahui masyarakat luas. Membatasi media untuk meliput kegiatan seperti ini menunjukkan kemunduran dalam praktik demokrasi dan keterbukaan informasi,” tegas Hans dalam pernyataannya.
Hans menambahkan, pemerintah daerah seharusnya melihat media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Bukan sebagai pihak yang harus dibatasi.
“Media bukan musuh. Media hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Jika pelantikan pejabat saja ditutup-tutupi, publik bisa bertanya-tanya: ada apa di balik ini semua?” tambahnya.
Terpisah, Tim Internal Iqbal – Dinda, Febrian Putra menjelaskan, alasan Iqbal melaksanakan mutasi secara tertutup karena ada hal spesifik yang akan disampaikan pimpinan kepada jajaran.
“Untuk itu mutasi dilakukan tertutup. Selanjutnya Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur akan menyampaikan konfrensi pers. Untuk foto, nanti akan disiapkan oleh bagian Humas dan Protokol,” kata Febrian. (*)
