Oleh : Dr. Hamdan Baharuddin
*Pendiri Yayasan Yasin Berkah Nusantara
Dari lorong-lorong kampung di Cakranegara hingga panggung nasional penanganan bencana dan sosial, nama Ahsanul Khalik menjadi salah satu figur birokrasi yang menonjol dari Nusa Tenggara Barat.
Karier pengabdian Ahsanul Khalik, mulai dari titik paling akar dalam struktur birokrasi: sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kantor Camat Cakranegara, Kota Mataram. Dari sana, ia menapaki jenjang demi jenjang—menjadi Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, hingga dipercaya oleh Wali Kota Mataram menjadi Camat Cakranegara selama lima tahun (2008–2013).
Di tangan Ahsanul Khalik, Cakranegara tidak hanya menjadi kawasan strategis perdagangan, tapi juga model pengelolaan pelayanan publik yang humanis dan responsif. Ia bahkan dapat penobatan sebagai Camat Terbaik se-NTB pada 2011 oleh Gubernur NTB kala itu, TGB. Muhammad Zainul Majdi.
Lima tahun menjabat, ia memilih berhenti dari jabatan camat. Kepada Wali Kota Mataram, ia menyampaikan langsung niatnya untuk menyumbang lebih banyak di bidang lain. Ahsanul pun dapat penunjukan sebagai Staf Ahli Penanganan Kemiskinan selama lima bulan, sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.
Tak lama berselang, tantangan baru datang. Ia mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB. Dari 19 peserta, Gubernur TGB memilih dan melantiknya pada November 2016.
Pelantikan itu menjadi titik awal rangkaian peristiwa besar yang menguji kepemimpinannya.
Respons Cepat di Tengah Tragedi
Hanya beberapa pekan usai dilantik, tragedi menimpa warga NTB yang menjadi calon TKI di Malaysia. Kapal tenggelam, dan belasan warga NTB meninggal. Ahsanul Khalik diberi mandat langsung oleh Gubernur untuk menangani proses pemulangan jenazah—tugas yang seharusnya menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja. Namun, berkat koordinasi cepat dan kepekaan sosialnya, seluruh jenazah berhasil dipulangkan dengan layak. Ia bahkan mengusulkan program bantuan modal usaha bagi keluarga korban yang disetujui melalui dana tidak terduga APBD NTB.
Berkantor di Kota Bima
Ketika banjir bandang melanda Kota Bima di akhir 2016, Ahsanul Khalik kembali hadir di garda terdepan. Bersama Taruna Siaga Bencana, ia berkantor langsung di Kota Bima selama tiga minggu, memastikan kebutuhan awal korban terpenuhi. Pada saat kunjungan Gubernur NTB waktu itu bersama Forkopimda sehari setelah banjir bandang, Ia langsung ditunjuk dan diperintah untuk diam di Kota Bima dan diberikan dana ratusan juta yang dititipkan Gubernur untuk memastikan konsolidasi berjalan baik dan kebutuhan korban terpebuhi, walaupun pada waktu itu Kepala BPBD NTB juga ada dalam rombongan, dan terbukti dana tersebut dikelola dengan akuntabel dan transparan, yang kemudian sisanya dilaporkan kepada Gubernur untuk Ia serahkan kepada BPBD NTB.
Mendorong Pahlawan, Mengawal Pilkada Damai
Tahun 2017, ia menjadi tokoh sentral dalam pengusulan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai Pahlawan Nasional. Ia menggerakkan sumber daya Dinas Sosial untuk mengumpulkan arsip dan artefak penting hingga akhirnya pada 9 November 2017, Presiden Jokowi menganugerahkan gelar tersebut secara resmi.
Tahun 2018, ia ditunjuk sebagai Pjs. Bupati Lombok Timur. Dengan program unggulannya, “Si Jumroh” (Silaturahmi Jumat Barokah), ia dan Forkopimda berkeliling masjid-masjid rawan konflik, membangun kepercayaan publik dan meredam potensi gesekan. Hasilnya, Pilkada Lotim berlangsung damai dan aman.
Gempa Lombok dan Ujian Kepemimpinan
Masih di 2018, gempa besar mengguncang Lombok dan Sumbawa. Ahsanul Khalik menunjukkan kepemimpinannya dengan membentuk tim penyisir kebutuhan dasar korban, menjalin kolaborasi dengan TNI, Polri, NGO, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketika NGO dilarang membangun Hunian Sementara, ia berani mengambil keputusan melawan arus demi kemanusiaan.
Tahun 2019, ia ditugaskan sebagai Kepala Pelaksana BPBD NTB, fokus memperbaiki data dan mempercepat pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Lewat pendekatan kolaboratif, pembangunan RTG akhirnya bisa diselesaikan hingga 89% sebelum pandemi melanda.
Pandemi dan JPS Gemilang
Mei 2020, karena adanya masalah dalam distribusi bantuan JPS Gemilang, pada saat Covied-19 melanda dunia dan NTB juga pada waktu itu, Khalik kembali diminta oleh Gubernur NTB, untuk memimpin Dinas Sosial NTB. Ia segera membenahi distribusi JPS Gemilang yang sempat menuai kritik. Bersama timnya, data penerima diperbaiki dan pendistribusian bantuan berjalan efektif hingga program selesai.
Prestasi Nasional dan Pengakuan Luar Biasa
Di bawah kepemimpinannya, Dinas Sosial NTB mencetak sejarah sebagai:
- Lembaga dengan nilai tertinggi dalam Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi.
- Nilai tertinggi dalam pelayanan publik versi Ombudsman RI.
- Satu-satunya Dinas Sosial se-Indonesia yang meraih Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024 dari Kemenpan-RB.
- Pelaksana SPM bidang sosial terbaik versi Dirjen Bangda Kemendagri.
- Ia pun menerima dua penghargaan dari Menteri Sosial RI sebagai Pembina Tagana Terbaik tahun 2019 dan 2023.
Penyelesaian Konflik Gili Trawangan
Tak hanya dalam kebencanaan, Ahsanul Khalik juga sukses memimpin Satgas Optimalisasi Aset Pemprov di Gili Trawangan. Konflik aset selama 24 tahun diselesaikan tanpa pendekatan hukum, melainkan lewat diplomasi sosial-ekonomi. Aset milik Pemprov NTB pun kembali dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTB, yang sudah bertahun-tahun dikuasai oknum pengusaha, masyarakat dan PT. GTI tanpa ada pemasukan bagi Pendapatan Daerah.
Ahsanul Khalik, Birokrat Kolaboratif
Lebih dari sekadar pejabat, Ahsanul Khalik adalah pemimpin kolaboratif. Ia dikenal akrab dengan semua lapisan masyarakat: dari kelompok rentan, anak-anak, hingga NGO dan lembaga pemerintah pusat. Bagi dia, pengabdian sosial adalah napas yang menjiwai seluruh tugas birokrasi.
Perjalanan sebagai seorang birokrat, sesungguhnya tidak terlepas dari proses penempaan saat menjadi aktivis kampus dan Pemuda, Ahsanul Khalik dikenal sebagai Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa pada zaman nya seperti Ketua Senat Mahasiswa, bahkan pernah menjadi Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta se-pulau Lombok, kepala Staf Resimen Mahasiswa NTB, Ketua Pemuda Muhammadiyah NTB dan aktif sebagai aktivis pergerakan kemahasiswaan yang dikenal banyak kalangan di NTB pada era 1990-an sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai pilihan jalan pengabdiannya. (*)
