Mataram (NTBSatu) – Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTB Syariah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa di Kantor Bank NTB Syariah, Jumat, 11 April 2025.
Hadir dalam agenda ini, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal; Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana; Bupati Lombok Tengah; Lalu Pathul Bahri; Bupati Lombok Utara; Nazmul Akhyar; Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini; serta perwakilan dari sejumlah kepala daerah sebagai pemegang saham.
Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, dalam RUPS luar biasa ini, terdapat beberapa hal menjadi perhatian. Salah satunya, sejumlah posisi Direksi Bank NTB Syariah yang mengalami kekosongan. Serta, masalah proses maintanance layanan Bank NTB Syariah beberapa hari lalu.
Dengan kondisi itu, kata Iqbal, seluruh pemegang saham sepakat melakukan perombakan dan pembenahan terhadap tata kelola Bank NTB Syariah. Hal ini memastikan ke depannya perusahaan milik daerah ini dapat mencapai target yang pemegang saham targetkan.
“Pasti, pasti kita akan melakukan perombakan seluruh kepengurusan. Karena kita ingin melihat tata kelola Bank NTB Syariah lebih baik,” kata Iqbal usai menggelar RUPS luar biasa.
RUPS selanjutnya akan dilakukan setelah perbaikan sistem selesai. Selambat-lambatnya bulan Juni 2025.
Gunakan Pansel
Apakah maintanance ini jadi alasan penggantian direksi? Iqbal menampiknya. Sebab, rencana perombakan sudah berdasarkan kesepakatan pemegang saham sebelum peristiwa itu terjadi.
“Ini case yang berbeda, sejak awal memang kita sudah sepakat semua. Kita ingin bank kebanggan kita ini terkelola dengan baik, ini masalah tata kelola, kita ingin pengelolaan lebih baik,” tegas mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini.
Menyinggung nama-nama yang bakal ia usulkan untuk mengisi jabatan direksi tersebut, Iqbal tidak membeberkannya. Namun, berdasarkan keputusan PSP pada RUPS luar biasa tadi, Gubernur dan Bank Jatim akan membentuk pansel untuk melakukan proses penjaringan dan rekrutmen dengan melibatkan lembaga profesional.
“Jadi, siapapun bisa mendaftar. Silahkan mendaftar jika merasa memenuhi kualifikasi,” tutur Iqbal.
Sebagai informasi, Direktur Utama Bank NTB Syariah telah mengundurkan diri pada Desember 2024 lalu. termasuk salah satu komisarisnya juga meninggal dunia.
Posisi Direktur Utama saat ini dijabat pelaksana tugas (Plt). Namun dalam waktu dekat, Plt Direktur Utama juga akan memasuki masa pensiun. Bersamaan dengan masuk masa pensiunnya Direktur Kepatuhan.
Selain itu, yang masih lowong jabatannya adalah Direktur Pembiayaan.
Kemudian, yang akan memasuki masa pensiun adalah satu orang komisaris, dan satu orang Dewan Pengawas Syariah.
Sanksi jika Telat Mengisi Kekosangan Jajaran Direksi
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rudy Sulistyo, meminta Gubernur NTB segera mengisi jabatan Direksi Bank NTB Syariah yang mengalami kekosongan tersebut. Sebab jika melebih batas waktu, akan mendapat sanksi.
“Ada sanksi jika telat dan membiarkan terjadi kekosongan,” ujar Rudi ditemui usai mengikuti RUPS luar biasa tersebut.
Menurut Rudi, kekosongan tersebut perlu diurus dengan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
“Sebentar lagi dua direktur juga akan berakhir masa jabatannya. Harapan kami jangan hanya bisa memperpanjang atau apa. Harusnya segera memilih kembali,” terang Rudi. (*)
