Pemerintahan

Belasan Pejabat tak Diundang Buka Puasa Bersama Gubernur NTB, Direvisi Setelah Gaduh

Mataram (NTBSatu) – Beredar undangan terkait acara silaturahmi dan buka puasa bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Acara buka bersama ini dilaksanakan besok Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.30 Wita di Pendopo Tengah Gubernur NTB.

Dalam undangan pertama yang disebarkan, hanya mengundang sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh instansi vertikal.

Namun, setelah sempat terjadi kegaduhan, akhirnya surat undangan pertama diralat. Revisinya tidak lagi mengundang masing-masing Kepala OPD. Tapi undangan secara keseluruhan.

Perihal undangan buka bersama tersebut, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Lalu Hamdi membenarkannya.

IKLAN

“Ya (kegiatannya besok, red),” singkat Hamdi membalas pesan WhatsApp NTBSatu, Rabu, 19 Maret 2025.

Ditanya mengenai adanya sejumlah Kepala OPD yang tak diundang, ia menepisnya.

“Semua diundang termasuk instansi vertikal,” ujar Hamdi dengan mengirim undangan terbaru hasil revisi.

Adapun sejumlah pejabat yang tidak masuk daftar undangan di surat pertama adalah mereka-mereka yang disebut masuk gerbong mutasi. Sebagaimana pemberitaan sebelum-sebelumnya.

Sehingga memicu spekulasi mereka yang tak diundang berkaitan dengan mutasi.

Belasan Pejabat tak Diundang

Sejumlah Kepala OPD yang luput dari undangan :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia.

Kemudian, Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti; Kepala Dinas Sosial, Ahsanul Khalik; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Aidy Furqan; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Tri Budiprayitno; Kepala Dinas Pariwisata, Jamaluddin Malady.

Selanjutnya, Kepala Satuan Pol PP, Subhan Hasan; Direktur Utama RSUD Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra; Kepala Biro Umum, Hendra Saputra; Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Lalu Abdul Wahid.

Berikutnya, Kepala Biro Ekonomi, Wirajaya Kusuma; Kepala Biro Adpim, Hairul Akbar; Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Roni Yuhaeri; Sekretaris Dewan, Surya Bahari.

Termasuk, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OPD di DPMPTSP, Brida, BKD, Perpustakaan dan Kearsipan, BPKAD, dan ESDM.

Surat ini memicu kegaduhan. Protes “senyap” muncul karena tak semua kepala OPD diundang.

Namun hanya beberapa saat kemudian, surat itu direvisi. Seluruh kepala OPD, kepala biro diundang secara kolektif.

Rencana Mutasi

Sebelumnya, kabar beredar bahwa Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal berencana merombak pejabat tersebut pekan ini.

“Kita lihat, ini masih proses,” kata Iqbal kepada NTBSatu, Selasa, 18 Maret 2025.

Bukan pertama kali, Lalu Iqbal sudah menggaungkan rencana mutasi jauh-jauh hari. Bahkan menjadi salah satu prioritas. Sebab, di awal-awal kepemimpinannya ini akan fokus pada isu pembenahan internal Pemprov.

“Iya pasti (mutasi), karena ini kan ada sekitar 13 OPD yang kosong dan pasti segera kita isi,” kata Iqbal, beberapa waktu lalu.

Kabar terbaru, mutasi pejabat Pemprov NTB sudah mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pejabat yang dimutasi bukan hanya Plt Kepala Dinas. Namun sejumlah kepala OPD definitif menguat mendapat jatah mutasi.

Menjawab beredarnya nama-nama tersebut, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini, tidak bicara banyak. Ia menyarankan agar menunggu proses yang sedang berjalan.

“Nanti kita lihat,” singkatnya. (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button