Mataram (NTBSatu) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima, menagih sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait ribuan data pemilih tak dikenal yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Tahun 2024.
Bawaslu mencatat, ada 1.608 pemilih yang tidak lengkap identitasnya masuk dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024.
Terhadap ribuan data pemilih tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan KPU agar memberikan tanda khusus agar masyarakat mengetahui dan mengawasi langsung. Hal ini untuk mengurangi potensi penyalahgunaan data pemilih.
“Rekomendasi sudah kami keluarkan saat pleno penetapan DPT. Jawaban KPU saat itu, akan bersikap setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB,” Kordiv HHP2H Bawaslu Kota Bima, Idhar.
Bawaslu berharap, KPU segera mengambil sikap atas persoalan ini. Karena, semakin dekatnya tahapan pemungutan suara. Jangan sampai, tegas Idhar, ribuan pemilih tersebut menjadi soal pada saat pemungutan dan perhitungan suara nanti.
“Belum lagi jika nanti ini di Mahkamah Konstitusi, jadi kami sebagai pengawas harus terus menyalakan alarm bagi KPU agar Pemilihan ini sukses sampai tuntas,” tegasnya. (*)
