Kota Bima (NTBSatu) – Krisis air bersih telah menjadi bencana tahunan di Kota Bima. Banyak faktor yang menjadi penyebab, salah satunya aktivitas perambahan hutan atau pembukaan dan alif fungsi lahan yang masif oleh masyarakat.
Tidak hanya itu, faktor lain juga menjadi penyebab, seperti faktor alam dan kerusakan infrastruktur jaringan perpipaan PDAM Bima. Kemudian faktor alam, yakni perubahan iklim global di mana musim kemarau yang panjang.
“Termasuk hilangnya sumber mata air juga menjadi penyebab,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bima, Gufran, kemarin.
Akibat bencana tersebut, sebanyak 15.863 jiwa mengalami krisis air bersih yang tersebar di 13 kelurahan di Kota Bima.
Adapun 13 kelurahan yang terdampak kekeringan pada tahun 2024, meliputi Kelurahan Tanjung, Paruga, Dara, Pane, dan Sambina’e. Kemudian Kelurahan Panggi, Manggemaci, Kelurahan Kendo, Penana’e, Kelurahan Melayu, Jatibaru Timur, Jatibaru, dan Kelurahan Kodo.
Atas bencana ini, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat terpaksa membeli air.
“Mereka harus membeli air dengan harga Rp350.000 ribu per tangki,” bebernya.
Kendati demikian, BPBD Kota Bima tetap rutin mendistribusikan air bersih ke kelurahan terdampak. Dalam hal ini, BPBD dibantu sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait lainnya.
“Totalnya, ada tujuh unit armada yang menyalurkan air ke masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Gufran telah membentuk UPTD air bersih dan telah berjalan di sejumlah kelurahan. Keberadaan mereka, akan menambah jaringan air dan perbaikan mesin pompa air.
Beberapa wilayah yang telah dilayani UPTD Air Bersih, di antaranya Kelurahan Penatoi, sebagian wilayah di Kelurahan Panggi, Kelurahan Manggemaci (sebagian), Rontu, dan Kelurahan Sambinae (sebagian).
“Kami berharap, dengan adanya program ini dapat menuntaskan persoalan air di Kota Bima,” pungkasnya.
